Bongkah.id – Sebanyak 528 pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota telah merealokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) total Rp 56,57 triliun untuk penanganan Covid-19. Realokasi anggaran paling banyak adalah Pemprov DKI untuk tingkat provinsi dan Pemkot Makassar, dengan alokasi anggaran Rp 749, 056 di tingkat kota/kabupaten.
Pemprov DKI mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 10,64 triliun. Pemprov kedua yang merealokasi anggaran terbanyak adalah Jawa barat yakni Rp 8 triliun.
Kemudian Pemprov Jawa Timur yang merealokasi anggaran Rp 2,39 triliun. Disusul Pemprov Jawa Tengah dengan alokasi anggaran Rp 2,12 triliun dan Aceh sebesar Rp 1,7 triliun.
Sedangkan lima provinsi yang paling sedikit mengalokasikan anggarannya untuk Covid-19 adalah ialah Pemprov Jambi Rp 49, 27 miliar. Lalu Pemprov Sulawesi Barat dengan alokasi Rp 36,65 miliar.
Kemudian di bawahnya ada Pemprov Bengkulu dengan alokasi Rp 30,80 miliar. Pemprov Nusa Tenggara Barat dengan alokasi Rp 23,0 miliar dan terakhir Maluku Utara sebesar Rp 10,24 miliar.
Untuk tingkat kabupaten dan kota, Pemkot Makassar melakukan realokasi anggaran terbesar untuk Covid-19 yakni Rp 749, 056 miliar. Pemkab Kabupaten Jember di urutan kedua sebesar Rp 479,41 miliar.
Kemudian ada Pemkab Bogor di tempat ketiga yang mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 384,07 miliar. Berikutnya, Pemkab Bengkalis Rp 365,46 miliar dan Pemkot Tangerang sebesar Rp 349,84 miliar.
“Semua totalnya Rp 56,57 triliun. Ini dialokasikan untuk tiga pos alokasi,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian Noervianto melalui keterangan tertulis, Jumat (17/4/2020).
Tiga pos alokasi anggaran penanganan Covid-19 tersebut yakni pertama ada di sektor kesehatan. Kedua, untuk penanganan dampak ekonomi dan ketiga, penyediaan jaring pengaman sosial.
“Alokasi paling besar untuk penyediaan jaring pengaman sosial sebanyak Rp 25,34 triliun atau 44 persen dari total anggaran yang sudah direalokasi,” tutur Ardian.
Pos kedua dengan alokasi anggaran terbanyak yakni pos penanganan kesehatan sebesar Rp 24,10 triliun atau 42,6 persen. Terakhir penanganan dampak ekonomi, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 7,13 triliun atau 12,6 persen dari total anggaran penanganan Covid-19.
Ardian menyebutkan, ada juga kenaikan signifikan pada total anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) setelah refocusing dan realokasi APBD. Total Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD kini mencapai 842,93 persen.
“Porsi anggaran naik dari Rp 2,94 triliun menjadi Rp 24,74 triliun,” ungkap Ardian. (bid)
