bongkah.id – Di tengah derasnya arus informasi yang bergerak hanya dalam hitungan detik, menjaga persatuan bangsa kini tidak lagi cukup dilakukan di ruang-ruang pertemuan. Tantangan terbesar justru hadir di layar telepon genggam, ketika hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi mudah menyebar tanpa batas.
Kesadaran itulah yang melatarbelakangi penyelenggaraan Dialog Kebangsaan Jawa Timur bertema Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi Digital di Surabaya, Senin (3/8/2026).
Forum yang diinisiasi Polda Jawa Timur tersebut mempertemukan unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga insan pers untuk memperkuat komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nanang Avianto menegaskan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur tetap aman, kondusif, dan terkendali.
Dia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai narasi provokatif di media sosial, termasuk isu yang menyebut Jawa Timur akan menjadi lokasi kerusuhan.
Menurutnya, tidak ada fakta di lapangan yang membenarkan isu tersebut. Narasi yang berkembang hanya memanfaatkan kegiatan rutin, seperti pemeliharaan bangunan maupun peningkatan pengamanan fasilitas umum, lalu dikaitkan dengan situasi di negara lain untuk membangun keresahan publik.
“Kondisi Jawa Timur aman dan terkendali. Jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” tegas Nanang.
Ia mengajak masyarakat menjadi agen perdamaian di ruang digital dengan mengedepankan etika bermedia sosial, menolak ujaran kebencian, serta menyelesaikan setiap perbedaan melalui dialog dan musyawarah.
Kapolda juga menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi muda sebagai fondasi menjaga persatuan di era digital.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai tantangan mempertahankan persatuan kini telah bergeser ke ruang digital.
Dia mengungkapkan tingkat penetrasi digital masyarakat Jawa Timur mencapai 83,41 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 81,72 persen.
Tingginya akses internet, kata Khofifah, harus dibarengi dengan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks maupun disinformasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
“Kritik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi menjaga persatuan jauh lebih penting. Jangan sampai perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan,” ujarnya.
Khofifah menambahkan, stabilitas keamanan merupakan modal penting bagi pertumbuhan ekonomi karena menjadi salah satu pertimbangan utama para investor.
Semangat “Jogo Jatim”, menurutnya, bukan hanya tugas aparat keamanan, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf mengingatkan masyarakat agar lebih dewasa menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial.
Ia menilai ruang digital perlu diimbangi budaya dialog agar keberagaman suku, budaya, dan karakter masyarakat Jawa Timur tetap menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Wartawan PWI Jawa Timur, Samiadji Makin Rahmat, menegaskan media memiliki peran strategis sebagai benteng melawan hoaks.
Menurutnya, siapa pun kini dapat menyebarkan informasi melalui media sosial, tetapi tidak semua informasi memenuhi kaidah jurnalistik dan kode etik pers.
Ia mengingatkan pentingnya verifikasi sebelum membagikan informasi serta menghidupkan kembali fungsi pers sebagai perekat kebangsaan.
Menurutnya, ruang digital yang sehat hanya dapat terwujud apabila masyarakat terbiasa memeriksa kebenaran informasi sebelum menekan tombol “bagikan”.
Dialog Kebangsaan ini menjadi pengingat bahwa menjaga persatuan tidak hanya dilakukan melalui slogan, tetapi juga lewat kebiasaan sederhana: berpikir kritis, memverifikasi informasi, dan mengedepankan musyawarah.
Di tengah derasnya polarisasi digital, sikap itulah yang menjadi benteng utama untuk merawat Bhinneka Tunggal Ika dan menjaga Jawa Timur tetap damai.
