bongkah.id — Seporsi nasi, telur, sayur, ongkos transportasi dan biaya sekolah mungkin terlihat sederhana. Namun bagi keluarga berpenghasilan pas-pasan, seluruh kebutuhan itu harus dihitung dengan cermat agar uang yang tersedia cukup hingga akhir bulan.
Dari persoalan sehari-hari itulah perdebatan mengenai angka kemiskinan Indonesia menjadi menarik. Bank Dunia memperkirakan 64,2 persen penduduk Indonesia pada 2026 masih berada di bawah garis kemiskinan internasional US$8,30 per kapita per hari.
Sementara data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka yang jauh berbeda. Berdasarkan penghitungan Maret 2026, penduduk miskin Indonesia tercatat 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang.
Lantas, apakah 64,2 persen berarti sebagian besar penduduk Indonesia sebenarnya miskin?
Jawabannya tidak sesederhana itu.
BPS menjelaskan, angka 64,2 persen merupakan hasil pengukuran menggunakan garis kemiskinan internasional Bank Dunia. Standar tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan garis kemiskinan nasional, melainkan menjadi alat pembanding kondisi kesejahteraan antarnegara.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M. Nashrul Wajdi mengatakan, Bank Dunia menggunakan standar US$8,30 PPP per kapita per hari untuk negara dalam kelompok pendapatan menengah atas atau UMIC.
Angka tersebut juga tidak dihitung dengan mengalikan US$8,30 menggunakan kurs rupiah terhadap dolar AS. Bank Dunia menggunakan Purchasing Power Parity (PPP) 2021 untuk memperhitungkan perbedaan daya beli dan biaya hidup di setiap negara.
Dengan standar itu, Indonesia memiliki proporsi penduduk di bawah garis tersebut sebesar 64,2 persen pada 2026. Bank Dunia memproyeksikan persentasenya turun menjadi 63,1 persen pada 2027 dan 62 persen pada 2028.
Indonesia berada di posisi keempat tertinggi dalam perbandingan 11 negara ASEAN dan negara sejawat. Di atas Indonesia ada Timor-Leste 71,7 persen, India 70,7 persen dan Laos 68,6 persen.
Namun, ketika kemiskinan dihitung menggunakan standar nasional, gambarnya berubah drastis. BPS menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN).
Kemiskinan ditentukan berdasarkan kemampuan seseorang atau rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun nonmakanan.
Untuk kebutuhan makanan, BPS menetapkan standar energi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari. Beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng dan sayuran termasuk komponen yang diperhitungkan.
Sementara kebutuhan nonmakanan mencakup tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian dan transportasi.
Data tersebut diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang memotret pengeluaran dan pola konsumsi masyarakat.
Berdasarkan metode BPS, persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen. Garis kemiskinan rata-rata nasional tercatat sekitar Rp3.091.866 per rumah tangga per bulan, dengan nilai yang berbeda antardaerah karena harga dan pola konsumsi masyarakat tidak sama.
Di sinilah letak perbedaan penting kedua angka tersebut.
Bank Dunia bertanya, berapa banyak penduduk yang pengeluarannya masih berada di bawah standar internasional untuk negara berpendapatan menengah atas?
BPS bertanya, berapa banyak penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar berdasarkan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia?
Keduanya bukan angka yang harus dipertentangkan. Indonesia memang telah masuk kelompok upper-middle income. Namun, posisinya masih berada di bagian bawah kelompok tersebut.
Artinya, kenaikan status pendapatan nasional belum otomatis membuat seluruh masyarakat memiliki tingkat pengeluaran yang setara dengan negara-negara lain dalam kelompok yang sama.
Karena itu, angka 64,2 persen lebih tepat dibaca sebagai alarm mengenai jarak kesejahteraan, bukan sebagai pengganti angka kemiskinan resmi Indonesia.
Di balik statistik tersebut tetap ada cerita tentang keluarga yang harus memilih antara membeli kebutuhan dapur, membayar sekolah atau menunda pengeluaran lain.
Pada akhirnya, angka kemiskinan—apa pun metodenya—tetap berbicara tentang satu hal, seberapa jauh kemampuan masyarakat menjalani kehidupan yang layak.
