bongkah.id – Pemerintah Kabupaten Mojokerto memperkuat penataan aktivitas pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) melalui Tim Terpadu. Polres Mojokerto menjadi salah satu unsur yang dilibatkan, khususnya dalam bidang penegakan hukum.
Tim Terpadu tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto dengan melibatkan sejumlah unsur pemerintah daerah dan instansi terkait. Dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto ditunjuk sebagai Ketua Tim.
Sementara Polres Mojokerto masuk dalam unsur Tim Terpadu yang menangani aspek penegakan hukum bersama instansi terkait lainnya.
Kapolres Mojokerto AKBP Dr.(C) Andi Yudha Pranata mengatakan, keterlibatan kepolisian merupakan bentuk dukungan terhadap Pemkab Mojokerto dalam menciptakan aktivitas pertambangan yang tertib, aman dan sesuai aturan.
“Penanganan persoalan MBLB merupakan persoalan yang kompleks sehingga membutuhkan langkah yang komprehensif dan sinergis. Masing-masing unsur dalam Tim Terpadu bekerja sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya,” ujar Andi Yudha.
Menurutnya, persoalan pertambangan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan tindakan penegakan hukum. Karena itu, Tim Terpadu juga mengedepankan koordinasi lintas sektor untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan.
Polres Mojokerto bersama unsur terkait akan menjalankan tugas berdasarkan kewenangan masing-masing. Penegakan hukum menjadi langkah yang ditempuh apabila ditemukan aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan tata kelola pertambangan MBLB yang lebih tertib sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Selain aspek keamanan dan ketertiban, penataan pertambangan juga diarahkan untuk mendukung perlindungan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dan menopang pembangunan Kabupaten Mojokerto.
Polres Mojokerto memastikan sinergi dengan Pemkab Mojokerto, Forkopimda dan instansi terkait akan terus diperkuat agar penanganan persoalan pertambangan dapat berjalan profesional, humanis dan sesuai aturan.
