Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 211 dari 580 anggota DPR RI terpilih periode 2024–2029 tidak mencantumkan riwayat pendidikan dalam data pencalonan.

bongkah.id – Gelombang tuntutan transparansi pendidikan pejabat negara merambah Gedung DPR RI. Kali ini, bukan hanya satu atau dua figur yang menjadi sorotan, melainkan seluruh anggota legislatif aktif.

Petisi daring yang mendesak pembukaan dan verifikasi ijazah anggota DPR RI mulai dibanjiri dukungan masyarakat.

ads

Gerakan tersebut menguat sejak 12 November 2026, menyusul polemik riwayat pendidikan sejumlah pejabat publik.

Perhatian warganet kemudian mengarah kepada 580 anggota DPR RI periode 2024–2029 yang rekam jejak pendidikannya dinilai perlu dibuka secara transparan.

Salah satu petisi di Change.org berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” yang diinisiasi Farida Octavia tercatat memperoleh 12.732 tanda tangan hingga 14 November 2026.

Sementara itu, petisi serupa di Petisionline.com dilaporkan telah mengumpulkan lebih dari 41.700 tanda tangan pada 15 November 2026.

Angka tersebut menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap persoalan integritas akademis wakil rakyat.

211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan

Sorotan terhadap dokumen pendidikan anggota DPR bukan tanpa alasan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 211 dari 580 anggota DPR RI terpilih periode 2024–2029 tidak mencantumkan riwayat pendidikan dalam data pencalonan.

Sementara itu, lulusan sarjana (S1) tercatat paling banyak, yakni 155 orang. Disusul lulusan magister (S2) sebanyak 119 orang. Kemudian, 63 anggota berpendidikan SMA/sederajat dan tiga orang lulusan Diploma 3 (D3).

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai keterbukaan informasi pendidikan para legislator yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang sekaligus mengawasi pengelolaan keuangan negara.

Dalam petisinya, masyarakat menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, pimpinan dan Sekretariat Jenderal DPR RI diminta membuka riwayat pendidikan serta salinan ijazah anggota dewan, mulai jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Kedua, KPU RI bersama Kemendiktisaintek didesak memfasilitasi audit dan verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota DPR secara independen dan transparan.

Ketiga, setiap anggota DPR diminta secara sukarela mempublikasikan dokumen pendidikannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat.

Kepercayaan Publik Menjadi Taruhan

Desakan tersebut tidak berhenti di platform petisi. Sejumlah warganet turut menyebarkan tautan dan mengajak masyarakat memberikan dukungan melalui media sosial.

Di balik gerakan digital ini, terdapat persoalan lebih besar daripada sekadar keabsahan selembar ijazah, yakni kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat.

Transparansi pendidikan memang tidak otomatis menjamin kualitas seorang legislator. Namun, keterbukaan dan kejujuran merupakan bagian penting dari akuntabilitas pejabat publik.

Bagi masyarakat, mandat sebagai wakil rakyat semestinya tidak hanya disertai kewenangan politik, tetapi juga kesediaan mempertanggungjawabkan rekam jejak kepada pemilihnya.

6

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini