bongkah.id — Rencana pembangunan kawasan wisata religi Yayasan Sabilu Taubah pimpinan Gus Iqdam tidak lagi mendapat dukungan anggaran hibah dari pemerintah pada 2027.
Pemkab Blitar menghentikan kelanjutan usulan Rp2,3 miliar, sedangkan Pemprov Jawa Timur memastikan tidak mengabulkan permohonan hibah Rp25 miliar dari yayasan tersebut.
Kepastian itu terungkap dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar bersama jajaran eksekutif saat membahas RAPBD 2027, Senin (9/11/2026).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar M Rifai mengatakan, usulan hibah untuk Yayasan Sabilu Taubah tidak diteruskan oleh Pemkab Blitar ke tahap pembahasan legislatif.
“Usulan dana hibah ST (Yayasan Sabilu Taubah Gus Iqdam) tidak dilanjutkan eksekutif,” kata Rifai.
Sebelumnya, Pemkab Blitar mengusulkan hibah Rp4,7 miliar untuk yayasan tersebut. Namun, dalam pembahasan Banggar, nominalnya dipangkas menjadi Rp2,3 miliar.
Pencoretan usulan itu terjadi setelah permintaan hibah yayasan untuk pembangunan wisata religi menjadi polemik di tengah masyarakat. Rifai mengakui, suara publik, termasuk kritik yang berkembang di media sosial, merupakan bagian dari aspirasi masyarakat.
“Netizen juga merupakan suara masyarakat,” ujarnya.
Pemprov Jatim Juga Tak Mengalokasikan Hibah
Penolakan serupa datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono menegaskan, permohonan hibah Yayasan Sabilu Taubah untuk tahun anggaran 2027 tidak dipenuhi.
Pemprov, kata dia, harus bersikap rasional dalam mengelola anggaran dan menyeleksi setiap pengajuan bantuan.
“Untuk ST (Sabilu Taubah) di tahun 2027 tidak dipenuhi,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah sempat menyampaikan bahwa yayasan mengajukan hibah Rp25 miliar kepada Pemprov Jatim dan menyebut usulan tersebut telah mendapat persetujuan, meski nilai yang disetujui belum diketahui. Pernyataan itu kini mendapat kepastian berbeda dari Sekdaprov.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Blitar Aryo Nugroho menyebut usulan hibah tersebut telah diminta untuk dipending oleh pihak eksekutif.
Dengan batalnya alokasi tersebut, DPRD berencana mengarahkan anggaran hibah kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Langkah ini dinilai relevan di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi.
