bongkah.id – Membakar sampah di halaman rumah atau lahan kosong mungkin dianggap sebagai cara praktis untuk membersihkan lingkungan. Namun, kebiasaan tersebut kini bisa berujung denda Rp1,5 juta bagi warga Surabaya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai memperketat penindakan terhadap pelanggaran kebersihan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 45 Tahun 2026. Aturan yang berlaku sejak 14 September 2026 itu menaikkan besaran sanksi administratif bagi pelanggar pengelolaan sampah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya M. Fikser mengatakan, pembakaran sampah secara terbuka atau open burning tanpa memenuhi persyaratan teknis pengelolaan lingkungan dikenai denda Rp1,5 juta.
Menurut Fikser, penyesuaian aturan tersebut bertujuan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan kebersihan dan perlindungan lingkungan.
“Ini merupakan upaya untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan kualitas lingkungan yang rusak,” kata Fikser, Senin (9/11/2026).
Buang Sampah Sembarangan Didenda hingga Rp3 Juta. Perwali Nomor 45 Tahun 2026 merupakan perubahan atas Perwali Nomor 10 Tahun 2017. Ketentuannya tidak hanya menyasar pembakaran sampah, tetapi juga berbagai bentuk pelanggaran pembuangan limbah.
Untuk pembuangan sampah di sungai, selokan, riol, trotoar, dan badan jalan, pelanggar dikenai denda Rp1 juta untuk volume kecil. Jika volumenya lebih dari satu meter kubik, dendanya mencapai Rp3 juta.
Pelanggaran lainnya meliputi: Membuang puing bangunan di TPS, TPST, atau TPA dengan volume di bawah satu meter kubik dikenai Rp1,5 juta. Puing bangunan lebih dari satu meter kubik dikenai Rp3 juta. Meninggalkan gerobak hingga menyebabkan penumpukan sampah di luar kontainer dikenai Rp1 juta. Menumpuk sampah liar di luar area landfill TPA dikenai Rp3 juta.
Memasukkan sampah dari luar Surabaya ke fasilitas pengolahan sampah tanpa izin tertulis Wali Kota juga dikenai sanksi administratif.
Fikser menjelaskan, penegakan aturan dilakukan tim yustisi bersama petugas pengawas DLH. Pelanggar yang tertangkap tangan di lokasi akan diminta menunjukkan identitas berupa KTP untuk penerbitan sanksi administratif.
Uang denda yang terkumpul disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerimaan. Dana tersebut selanjutnya dialokasikan untuk pemulihan kualitas lingkungan dan edukasi kebersihan, termasuk di sekolah-sekolah.
Pengetatan sanksi ini menjadi pengingat bahwa persoalan sampah bukan semata urusan petugas kebersihan.
Perilaku warga ikut menentukan kualitas lingkungan Kota Surabaya.
Kini, membakar sampah atau membuangnya sembarangan bukan lagi sekadar pelanggaran kebiasaan, tetapi juga berisiko menguras kantong.
