bongkah.id – Aktivitas tak biasa sebuah truk pengangkut sampah di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya, justru membuka dugaan penyimpangan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun.
Solar yang seharusnya digunakan untuk menunjang pelayanan kebersihan Kota Surabaya diduga dipindahkan dari tangki kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kemudian ditampung dalam galon untuk diperjualbelikan kepada pihak lain.
Kasus ini terungkap secara tidak sengaja ketika tim DLH melakukan survei lapangan untuk persiapan penilaian Adipura.
Saat berada di kawasan sekitar Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), petugas melihat truk sampah yang seharusnya langsung keluar justru berhenti di lokasi lain.
Kecurigaan muncul ketika petugas mendapati sejumlah galon di lokasi tersebut. Pemeriksaan kemudian mengarah ke sebuah gudang yang ternyata menyimpan banyak galon berisi solar.
Kepala DLH Surabaya M Fikser mengungkapkan, dua sopir truk sampah telah diperiksa dan dimintai keterangan melalui berita acara pemeriksaan (BAP).
Awalnya, keduanya mengaku baru melakukan pemindahan solar sekitar dua bulan. Namun, setelah pemeriksaan lebih mendalam, salah seorang sopir mengakui praktik tersebut berlangsung kurang lebih lima tahun. Sopir lainnya diduga telah melakukannya lebih lama.
Diduga Ada Keterlibatan Pihak Lain
Temuan ini tidak ingin berhenti pada pemeriksaan pengemudi. DLH akan menyerahkan seluruh hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk petugas administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan BBM.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta kasus tersebut dibuka secara transparan. Ia menegaskan dugaan penyalahgunaan dan jual beli solar subsidi di sekitar TPA Benowo harus diproses melalui jalur hukum, bukan sekadar pemeriksaan internal.
Menurut Eri, pengungkapan praktik yang disebut sudah berlangsung puluhan tahun itu merupakan bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan.
Fikser menyatakan DLH akan memperketat pengawasan distribusi dan penggunaan BBM seluruh kendaraan operasional. Ia juga memastikan praktik serupa tidak boleh terulang.
Persoalan ini menjadi catatan serius karena solar subsidi tersebut dialokasikan untuk mendukung pelayanan publik.
Jika benar diselewengkan, bukan hanya persoalan penyalahgunaan BBM, tetapi juga menyangkut kebocoran anggaran dan integritas pelayanan kebersihan Kota Surabaya.
