bongkah.id – Sejarah politik Indonesia mencatat sejumlah presiden yang tidak menuntaskan masa jabatannya.
Kini, ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi ancaman pemakzulan, perbincangan mengenai pergantian kekuasaan di tengah jalan kembali mengemuka.
Komentar politikus Gede Pasek Suardika yang beredar di media sosial melalui status bertajuk “Politik Keris Mpu Gandring” memberikan metafora menarik untuk membaca situasi tersebut.
Ia mengingatkan bahwa perjalanan kekuasaan di Indonesia tidak selalu berlangsung sampai akhir masa jabatan.
Sejarah Kekuasaan dan Tumbal Politik
Soekarno kehilangan kekuasaan setelah gejolak politik 1965 dan lahirnya Supersemar yang menjadi jalan bagi Soeharto mengambil alih pemerintahan.
Soeharto kemudian lengser pada 1998 di tengah gelombang Reformasi. BJ Habibie menggantikannya.
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga diberhentikan MPR pada 2001 melalui proses politik yang mengantarkan Megawati Soekarnoputri menjadi presiden.
Berbeda dengan ketiganya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo berhasil menuntaskan dua periode kepemimpinan melalui pemilihan langsung.
Dalam pandangan Gede Pasek, pola politik kini mengalami perubahan. Bukan presiden yang lebih dahulu menjadi sasaran, melainkan wakil presiden.
Ia mengibaratkannya seperti Keris Mpu Gandring yang terus meminta tumbal dalam perebutan kekuasaan.
Gibran di Tengah Kesunyian Politik
Metafora tersebut muncul ketika Gibran menghadapi persoalan dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang telah dibatalkan MA.
Pada saat bersamaan, 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat untuk membuka jalan pemakzulan.
Situasi itu memunculkan pertanyaan mengenai soliditas koalisi politik yang dahulu mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran ke kursi pemerintahan.
Gede Pasek menyoroti minimnya pembelaan terbuka dari partai-partai pendukung maupun pasangan politik Gibran.
Ia mempertanyakan apakah tekanan politik akan berhenti pada posisi wakil presiden atau berlanjut ke episode berikutnya?
Demokrasi Jangan Menjadi Arena Tumbal
Terlepas dari kontroversi metafora Keris Mpu Gandring, persoalan Gibran semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi, bukan sekadar kalkulasi kepentingan politik.
Jika terdapat persoalan administrasi pencalonan, semuanya harus diuji secara terbuka dan bertanggung jawab.
Sebab, jabatan publik bukan milik keluarga, partai, ataupun kelompok pendukung.
Demokrasi membutuhkan kepastian hukum, transparansi, dan pertanggungjawaban kekuasaan.
Jangan sampai sejarah pergantian kepemimpinan hanya dikenang sebagai pergiliran tumbal politik, sementara kepentingan rakyat kembali menjadi penonton.
