bongkah.id — Ketika sebagian besar Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Surabaya tidak lagi memiliki petak makam baru, pemerintah kota menghadapi pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda, yakni menyediakan ruang bagi warga yang meninggal dunia.
Dari 13 TPU yang dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sebanyak 11 lokasi telah penuh dan menerapkan sistem makam tumpang. TPU Belanda Peneleh sudah tidak aktif, sedangkan hanya TPU Keputih yang disebut masih menyediakan petak makam baru.
Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkot Surabaya menyiapkan lahan cadangan seluas 50 hektare di kawasan Sumberejo, Surabaya Barat.
Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan, lahan di sekitar Kali Lamong itu diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan pemakaman warga dari seluruh wilayah kota.
“Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan lahan seluas 50 hektare di kawasan Sumberejo, dekat Kali Lamong. Ini untuk menampung kebutuhan pemakaman warga Surabaya Barat dan semuanya,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Penduduk Bertambah, Kebutuhan Makam Meningkat
Syaifuddin Zuhri menjelaskan, keterbatasan lahan pemakaman berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk Surabaya yang kini telah melampaui tiga juta jiwa.
Sementara luas wilayah kota relatif tetap, kebutuhan pemakaman terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan angka kematian.
Dia juga menyoroti belum optimalnya kewajiban pengembang perumahan dalam menyediakan lahan pemakaman. Selain itu, masyarakat cenderung memilih TPU besar milik pemerintah sehingga kapasitasnya lebih cepat menyusut.
Saat ini, selain 13 TPU utama, Surabaya memiliki sekitar 535 makam perkampungan yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.
Rencana penyediaan 50 hektare di Sumberejo menjadi langkah penting. Namun, persoalan pemakaman tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah luas lahan.
Pemerintah juga perlu memastikan kepastian status tanah, tahapan pengadaan, kesiapan infrastruktur, akses transportasi serta waktu operasional pemakaman.
Sebab, pemakaman merupakan bagian dari pelayanan publik yang pasti dibutuhkan setiap masyarakat.
Di tengah keterbatasan ruang perkotaan, keberhasilan kebijakan ini bukan sekadar diukur dari tersedianya puluhan hektare tanah.
Ukurannya adalah apakah warga kelak tidak lagi kesulitan mencari tempat untuk memakamkan anggota keluarganya.
