SAAT Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengikuti tapping program acara "Etalk Show" TVOne, yang diarahkan presenter Wahyu Muryadi di Studio TVOne, Cawang Jakarta. (Dok. Humas KKP)

by Mochamad Toha, wartawan yang pengamat sosial

bongkah.id Tidak ada yang aman dalam masa keterbukaan informasi, yang kebablasan seperti saat ini. Setiap data terpastikan memiliki manfaat. Data tidak penting, bisa menjadi senjata “pembunuhan” yang sangat menakutkan. Data penting kelas dewa, dapat bermetabolisme jadi tidak penting.

Semua itu bergantung pada pemanfaatannya. Tepat waktu peluncurannya ke publik. Dan, pas sasaran tembaknya. Jika dua syarat itu terpenuhi, sebuah data yang tidak penting pun akan mampu menjadi bahan sorotan umum. Selain itu, bukan kemuskilan menjadi kunci pembuka kotak pandora. Dapat dimanfaatkan lembaga hukum, menjadi pintu masuk deretan pelanggaran hukum yang sulit dibobol.

Kondisi itu yang kini terjadi di Indonesia, sepekan terakhir. Secara tiba-tiba, beredar di media sosial daftar nama pemimpin redaksi (Pimred) media nasonal yang pernah diajak “Jalan-jalan” oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke luar negeri lengkap dengan biaya akomodasi. Nilainya sungguh mengejutkan. Nilai terendah bisa digunakan untuk membeli motor baru. Nilai tertinggi bisa digunakan untuk membeli mobil atau rumah mungil. Potongan dokumen itu diunggah di media sosial twitter, facebook, instagram dan Whatsapp oleh akun @suara_bawah dengan nama pemilik Arya Baruna.

Dalam daftar itu, nama-nama pimpred media dibagi dalam beberapa kelompok dengan tujuan negara yang berbeda. Di antaranya Amerika Serikat, Perancis, Itali, Jepang, Uni Emirat Arab, Norwegia, Paris, Polandia, Monaco serta, Denmark. Peserta kunjungan KKP ke luar negeri tersebut diikuti nama perwakilan dari Kompas, Tempo, Metro TV, DetikCom, Kumparan, TVOne dan Jakarta Post, yang lengkap dengan biaya yang nilainya puluhan hingga ratusan juta perorang.

Bebeberapa nama peserta kunjungan kerja KKP keluar negeri ketika dikonfirmasi, mengatakan tidak mengerti tujuan diedarkan nama-nama media peserta kunjungan kerja KKP ke luar negeri bersama Menteri Kelautan dan Perikanan. Mereka mempertanyakan. Mengapa daftar itu baru dimunculkan saat ini.

Beberapa nama wartawan media mainstream masuk dalam “Daftar Nama” penerima angpao dalam kunjungan ke luar negeri, yang diduga diadakan oleh KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) era Menteri Susi Pudjiastuti itu adalah Wahyu Muryadi-Tempo TV saat kunjungan ke Jepang menerima Rp 52.603.549; (Italia, Norwegia) Rp 158.704.237; (Amerika Serikat) Rp 161.852.947; (Monako, Polandia, Paris, Italia) Rp 197.837.588.

Ada juga nama Arif Zulkifli dari Majalah Tempo (Italia, Norwegia) Rp 110.273.536; (Uni Emirat Arab) Rp 93.563.098. Marvin Sulistio-Tempo TV (Norwegia) Rp 51332.011. Rina Widiastuti-Majalah Tempo (Paris) Rp 55.611.952. Jajang Jamaludin-Majalah Tempo (Amerika Serikat) Rp 15.169.100.

Selain TEMPO, yang juga sempat mendapat akomodasi plesir ke luar negeri dari media arus utama lainnya: Kumparan, Metro TV, Detik.com, Kompas.com, Harian KOMPAS, CNN Indonesia, Jakarta Post, TV One, dan Kompas TV.

Dalam daftar penerima “akomodasi” itu, dari beberapa nama wartawan Tempo, nama Wahyu Muryadi memang lebih banyak muncul pada rombongan setiap kunjungan ke luar negeri itu. Sepertinya Wahyu Muryadi dapat perlakuan istimewa di KKP saat itu.

Nama Rosiana Magdalena Silalahi-Kompas TV (Polandia, Paris, Italia) juga muncul dengan akomodasi Rp 170.960.340. Juga Ecep S Yasa-TV One (Monako, Polandia, Paris, Italia) Rp 200.802.852. Anggi Firdaus-Detik.com (Monako, Polandia, Paris) Rp 180.756.363.

Mengapa sampai muncul Daftar Nama wartawan media mainstream yang “dibiayai” Menteri Susi Pudjiastuti justru, setelah pimpinan KKP beralih ke Menteri Edhy Prabowo? Apakah ini memang sengaja dibocorin oleh KKP terkait tulisan Majalah TEMPO tersebut?

COVER TEMPO

COVER majalah cover TEMPO Edisi 6-17 Juni 2020, yang diduga sebagai pembuka dokumen wartawan dan pimpres media penerima anggaran KKP saat kunjungan ke luar negeri.

Pada cover TEMPO (Edisi 6-17 Juni 2020) ada gambar Menteri KKP Edhy Prabowo sedang memasukkan benih lobster ke dalam mulutnya. Secara berlebihan. Membuat pipi politisi Partai Gerindra itu melembung. Disain cover itu yang membuat seorang alumnus Tempo, Bunga Kejora (Bunga Surawijaya) marah dan malu.

Bunga Kejora yang kini bertugas di Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik (KP2) Kementerian Kelautan dan Perikanan pun membuat tulisan. Berjudul, “Kemarahan seorang alumnus Tempo pada jurnalis Tempo kini”.

“Saya syok ketika membuka pesan whatsapp dari seorang kawan tadi pagi. Ada sampul majalahTempo dengan gambar Menteri KKP Edhy Prabowo, sedang memasukan secara berlebihan benih lobster ke dalam mulutnya (edisi 6-17Juni 2020),” tulisnya.

Disainer grafis, menurut dia, pasti direkrut sebagai pekerja profesional di kantor Tempo. Tapi bagaimana dia membuat cover, pastilah atas arahan dari tim redaksi. Redaktur pelaksana yang kemudian memberi persetujuan, atas hasil visualisasi disainer grafis itu untuk cover.

Mengapa Bunga Kejora dari awal harus menggambarkan proses ini, “Karena saya sering kesal mendengar jawaban “orang Tempo” saat ada kritik. Atau sikap keberatan atas cover-nya. Argumen mereka enteng, tanpa hati, dari tahun ke tahun.”

“Ah itu kan soal intrepretasi saja. Tafsiran seni grafis, dan kesan pembaca bisa macam-macam”.

Sebagai alumnus Tempo, Bunga mengaku tidak sudi menerima alasan usang itu. Sebagai orang yang lahir dari keluarga seniman, dan mantan TEMPO. Dia sangat menyayangkan, bahwa TEMPO telah membuat seorang disainer melacurkan diri. Menggambar “sebuah vonis yang menghina lewat karikatur karyanya”.

Jelas ini vonis. Terang benderang, bahwa gambar dalam cover TEMPO edisi itu mencerminkan sebuah ilusi tentang keserakahan. “Saya alumni Tempo juga, tapi di era ketika para senior seperti Goenawan Mohammad, Fikri Jufri, Toeti Kakiailatu dan lainnya masih aktif di meja redaksi,” tulisnya.

Bunga Kejora menceritakan, awal tahun-tahun pertama dari 11 tahun belajar di TEMPO. Keras betul GM mengajarkan, perlunya skeptis terhadap info yang masuk, tidak memihak, dan tidak memonopoli kebenaran. “Biarkan pembaca menilai, dan untuk menguatkan independensi, jelas kami (juga) dilarang menerima amplop,” ungkapnya.

Nilai-nilai moral idealisme dan integritas wartawan itu yang ditanamkan. Selain ketrampilan menulis, tentu saja. Puluhan tahun berlalu, Bunga Kejora terhenyak (lagi) atas kenyataan nilai-nilai baik dari GM utamanya, tak menitis sampai ke redaktur Tempo tahun ini, tahun 2020.

Menurutnya, membenci bukan pekerjaan jurnalis, bahkan di saat kita melihat masih banyak orang-orang kekurangan di sekitar kita. Menghasut, juga bukan tugas wartawan berintegritas. Apalagi, menghina seseorang hanya karena tak mampu melihat persoalan dari berbagai sudut. Tidak mampu bersikap obyektif.

Kehormatan jurnalistik terabaikan dan tergadaikan. Tentu saya tidak bisa membandingkan situasi dulu dan sekarang, ketika di jagat media belum ada persaingan yang begitu ketat, termasuk dengan media sosial, yang membuat pimpinan Tempo kini seperti justifies the means hanya untuk memenangkan pasar.

“Belum ada model framing pada era 80-90an TEMPO,” tulis Bunga Kejora. Tapi pantaskah berdagang tanpa integritas. Sebuah etika untuk membedakan wartawan TEMPO dengan jurnalis bodrex, jurnalis pesanan, jurnalis malas, jurnalis diduitin, jurnalis antek pihak tertentu.

SELEKSI ALAM

DOKUMEN daftar nama Pimpinan Redaksi dan Wartawan media yang menerima anggaran KKP saat kunjungan ke luar negeri, yang diduga bersama Susi Pudjiastuti saat menjabat Menteri KKP. (FOTO Medsos)

Yang membuat jurnalis masih bisa dihormati, adalah saat mampu membaca dan memahami dengan integritas pribadi terhadap seluruh informasi, dengan sikap tidak memihak.

“Dalam kasus menteri Kelautan dan Perikanan, sudah dapat infokah kalian, bahwa Benih lobster bukan hewan langka seperti komodo atau badak bercula satu. Benih lobster ada 27,8 miliar di lautan kita,” ungkap Bunga Kejora.

Tahu kan benih lobster itu berasal dari telur lobster yang miliaran jumlahnya? “Dari setiap10 ribu benih loster, ulang ya 10 ribu, hanya 1 yang survive untuk membesar sebagai lobster. Sisanya, 9999 lainnya mati atas seleksi alam,” jelasnya.

“Itulah yang dimanfaatkan pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan saat ini. Bukan hanya satu mulut. Mungkin karena kalian; reporter dan redaktur belum kenal ratusan ribu keluarga nelayan,” ungkap Bunga Kejota.

Bapak, ibunya, anak-anaknya pernah suatu masa berhutang budi pada benih lobster, karena telah memanjangkan nafas ekonomi keluarganya. Saat pulang sekolah, anak-anak mengais benih lobster dengan alat tangkap berbentuk kipas. Tentu saja ada eksportir gemuk yang diuntungkan, karena uangnya diperlukan untuk membeli ribuan benih lobster dari nelayan. Lalu apa?

“Tahukah juga bahwa di jaman Menteri Susi – yang sudah kalian tempatkan lebih mulia daripada menteri penggantinya, nelayan yang berkulit gosong dan bersimbah peluh itu, tidak boleh mengambil benih lobster dan lobster muda untuk dikembang biakkan di kolam tambak mereka?”

Bunga Kejora meminta, coba pikir lagi, kalau boleh memanfaatkan, memperjual-belikan si bening dengan aturan ketat, benarkah semua keuntungan itu masuk ke mulut pimpinan yang oleh hukum tata negara ditempatkan sebagai pimpinan kementerian, yang bertanggung jawab sebagai regulator dan fasilitator.

Jelaskan logikanya sebelum mempertontonkan pada publik prasangka tanpa hati. Bodoh itu tidak berdosa. Tapi, “Kalau ada wartawan TEMPO malas berpikir, dan punya kepentingan tersembunyi di atas harga dirinya sebagai wartawan, saya merasa seperti ditelan bumi.”

“Mari, para alumni TEMPO, kita ajak anak-anak kita mengembalikan marwah rumah TEMPO, yang dulu disebut sekolah terbaik wartawan, agar kita bisa menegakkan kepala kita kembali sebagai alumni TEMPO,” pinta Bunga Kejora mengakhiri tulisannya, Minggu (5 Juli 2020).

TEMPO DOELOE

“Saya sih oke-oke saja jika TEMPO membuka soal pencabutan larangan eksport lobster dan menyorot kebijakan Menteri KKP Edhy Prabowo. Kita lihat saja gimana pendalaman dan pengembangan beritanya setelah laporan utamanya yang terkini,” kata Hendrajit.

Namun, Direktur Eksekutif Global Institute itu juga beralasan skeptis terhadap cara TEMPO menginvestigasi suatu kasus maupun reputasi-kredibilitas narasumbernya, sebagai sumber informasinya. Mengingat investigasinya terkait kasus-kasus sebelumnya.

Wartawan senior itu menilai, kelemahan mendasar TEMPO dalam investigasi. Mengandalkan akses informasi dari jaringan perkoncoan-nya yang memang solid, meski sudah jadi alumni TEMPO dan bekerja di tempat lain.

“Atau bisa juga karena kedekatannya yang sangat personal, dengan beberapa pejabat tinggi pemerintahan,” ungkap Hendrajit.

Pada era Soeharto, Fikri Jufri misalnya. Dengan status alumni FE UI, maka ia sangat erat perkoncoan-nya dengan beberapa menteri “mafia” Berkeley, seperti Wijoyo, Ali Wardahana, atau Radius Prawiro. Dengan kalangan militer, ia sangat kental perkoncoan-nya dengan LB Moerdani.

“Sampai di situ nggak soal sebenarnya, karena punya akses informasi bagi wartawan sangat berharga,” tambah Hendrajit.

Tapi, kalau kemudian kedekatannya itu menjadi personal dan subyektif, maka dalam hasil liputannya yang mengandalkan sumber-sumber info dari para menteri ekonomi yang sangat pro pasar bebas macam Wijoyo atau Ali Wardahana, maka hasil investigasinya secara faktual memang nyata, tapi fakta yang diambil bersifat konfirmasi bias.

“Data atau fakta diambil sebagai dasar untuk mendukung asumsi atau pemihakannya pada kepentingan si narasumber. Bukan kepentingan publik secara umum,” katanya.

Masih ingat Laporan Utama TEMPO waktu membongkar pembelian kapal-kapal rongsokan Eropa Timur oleh BJ Habibie? Secara faktual memang nyata. Tapi sumber-sumber informasi yang diperoleh TEMPO berdasarkan inside informasi, yang diberikan baik dari jalur para teknokrat Berkeley Mafia, maupun dari sayap militer pro Benny Moerdani.

Yang mana keduanya punya satu kepentingan. Mendiskreditkan BJ Habibie sebagai teknokrat tehnologi, yang bertentangan kepentingan dengan kubu teknokrat ekonomi Wijoyo, dan kepentingan klik militer Benny Moerdani.

Sehingga, betapapun terkandung kebenaran dalam informasi yang diperoleh, namun fakta-faktanya digunakan sebagai konfirmasi bias. Karena itu, dalam pemerintahan Soeharto yang serba terpusat dan kendali kekuasaan yang kuat terhadap jajaran birokrasi dan hirarki militer, maka ketika terjadi perang senyap antar faksi dalam pemerintahan Soeharto, masing-masing faksi yang sedang berseteru itu sama sama memanfaatkan media massa jaringan perkoncoan masing-masing.

Sedangkan yang terjadi pada TEMPO masa dulu, sikap kritis dan cerdas selalu ditunjukkan para pengelola medianya, seperti Goenawan Mohammad, Fikri Jufri, Bur Rasuanto, Salim Said, maupun Christianto Wibosonog. Atmosfer itu mewarnai aktifitas investiasi wartawan, karena para pengelola itu merupakan eksponen aktivis mahasiswa UI angkatan 1966.

Dan, beberapa di antaranya juga wartawan harian Mahasiswa Salemba, lantas menjelma menjadi jaringan perkoncoan yang solid bukan saja antar mereka sendiri, tapi juga dengan para senior dan mantan dosennya yang kelak jadi para menterinya Soeharto seperti nama-nama yang disebut Hendrajit itu.

Alhasil, dalam pertarungan senyap antara para punggawa dan hulubalang IstanaTEMPO tetap kooperatif kepada pemerintahan Soeharto. Tapi, memihak pada salah satu faksi jaringan perkoncoan-nya. Yaitu, dengan para tehnokrat ekonomi pro pasar bebas Berkeley Mafia, dan para perwira militer pro Benny Moerdani.

Dan, pola ini kemudian diteruskan para pemred dan redpel TEMPO generasi kedua, seperti Bambang Harymurti, Thoriq Hadad, maupun Wahyu Muryadi dan para junior-junior lainnya.

“Maka itu dalam menyingkap kasus Lobster maupun menteri KKP, buat saya fine-fine saja. Tapi, saya juga skeptis pada cara Tempo mengolah investigasinya, maupun merajut fakta-faktanya,” tegasnya.

Setidaknya masyarakat berhak bertanya, ada apa dengan TEMPO kok kali ini mengangkat isu ini? Dari skala prioritas maupun politik keredaksian Tempo, apakah memang penting banget angkat kasus ini dibanding mega kasus-mega kasus lainnya yang saat ini masih tetap misterius?

*) Opini kolumnis ini menjadi tanggungjawab penulis. Bukan tanggungjawab redaksi bongkah.id sebagai editor naskah dalam menyesuaikan ejaan Bahasa Indonesia yang benar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here