bongkah.id – Permintaan kubu Roy Suryo untuk menguji ulang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadapi penolakan dari Polri.
Korps Bhayangkara menegaskan pemeriksaan forensik terhadap dokumen ijazah tersebut telah dilakukan sesuai prosedur dan hasilnya sah sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian hukum.
Penegasan itu sekaligus menjadi jawaban atas keraguan pihak Roy Suryo terhadap proses pemeriksaan ijazah Jokowi di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pengujian telah dilakukan Puslabfor dan dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya.
“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut dia, hasil pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara penyidikan yang telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).
Karena itu, Polri menilai tidak diperlukan pemeriksaan forensik baru terhadap objek ijazah yang sama. Hasil pengujian juga dinilai dapat memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan.
Sikap Polri tersebut berseberangan dengan langkah tim penasihat hukum Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, sebelumnya mengajukan permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang dokumen fisik ijazah Jokowi kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Permohonan yang disampaikan dalam persidangan Rabu (11/11/2026) itu mengusulkan penggunaan tiga ijazah pembanding yang telah terverifikasi dan diterbitkan pada November 1985.
Refly juga menyebut pihaknya mengirimkan tembusan permohonan kepada sejumlah lembaga negara, antara lain Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Presiden, Ombudsman, dan Komisi III DPR.
Permintaan pengujian ulang ini memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai keaslian ijazah Jokowi belum sepenuhnya mereda di ruang persidangan.
Persoalan berikutnya bukan sekadar mempertentangkan klaim kedua pihak. Majelis hakim tetap memiliki kewenangan menilai bukti, prosedur pemeriksaan, serta relevansi pengujian tambahan dalam menentukan fakta hukum perkara tersebut.
