bongkah.id — Dana Desa diajukan Pemerintah Pusat sebesar Rp77 Triliun namun di balik angka tersebut ada beban biaya yang harus ditanggung pemerintahan desa.
Apalagi mulai September 2026 ini masa pembayaran cicilan sejumlah pembiayaan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) memasuki masa jatuh tempo.
Pemerintah mengusulkan anggaran Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka tersebut meningkat 39,3 persen dibandingkan outlook Dana Desa 2026 sekaligus menjadi salah satu alokasi terbesar sepanjang sejarah program Dana Desa.
Di atas kertas, kenaikan anggaran tersebut terlihat sebagai kabar baik bagi masyarakat desa. Namun, besarnya anggaran juga menyimpan persoalan lain yang perlu dicermati.
Sebab, sebagian dana tersebut diarahkan untuk memenuhi kewajiban yang muncul dari percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Artinya, Dana Desa tidak hanya berbicara mengenai pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat atau pengentasan kemiskinan.
Ada pula kewajiban pembiayaan yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas koperasi.
Pemerintah menyebut Dana Desa 2027 akan difokuskan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Prioritasnya antara lain penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan layanan kesehatan dasar, bantuan langsung tunai (BLT) Desa, penurunan stunting, ketahanan pangan, ketahanan iklim dan kebencanaan.
Dana Desa juga dapat digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk infrastruktur digital serta pengembangan teknologi di desa.
Persoalannya, ruang fiskal desa berpotensi semakin terbatas apabila sebagian dana harus diarahkan untuk memenuhi kewajiban pembangunan dan pembiayaan KDMP.
Sejak 2026, penyaluran Dana Desa dibagi menjadi dua skema, yakni Dana Desa reguler dan Dana Desa untuk mendukung implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah juga mengalokasikan maksimal 3 persen dari pagu Dana Desa reguler untuk mendukung operasional pemerintah desa sekaligus melanjutkan implementasi KDMP.
Kebijakan tersebut perlu dipahami masyarakat karena Dana Desa pada dasarnya merupakan instrumen fiskal yang sangat dekat dengan kebutuhan sehari-hari warga.
Sejak pertama kali dialokasikan pada 2015 sebesar Rp20,77 triliun, Dana Desa secara umum terus meningkat. Jumlah desa penerima juga bertambah, dari sekitar 74.960 desa pada 2022 menjadi 75.260 desa pada 2026.
Dalam periode yang sama, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal juga disebut mengalami penurunan, dari sekitar 14,6 ribu desa pada 2022 menjadi 9,4 ribu desa pada 2025.
Data tersebut menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki peran penting dalam pembangunan di tingkat paling bawah.
Karena itu, ketika sebagian dana mulai dikaitkan dengan pembiayaan Koperasi Merah Putih, muncul pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka. Seberapa besar Dana Desa yang benar-benar dapat digunakan untuk kebutuhan prioritas masyarakat desa dan berapa bagian yang harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban KDMP?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting menjelang September 2026. Pembangunan fisik gerai dan pergudangan KDMP menggunakan skema pembiayaan perbankan Himbara melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Dalam skema tersebut, pembiayaan dapat mencapai maksimal Rp3 miliar untuk setiap unit gerai.
Pemerintah telah mengembangkan KDMP sebagai salah satu program prioritas untuk memperkuat perekonomian desa. Hingga pertengahan 2026, disebut telah terbentuk dan terdaftar secara kelembagaan sebanyak 83.382 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Program tersebut tentu memiliki tujuan ekonomi yang besar. Koperasi diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, membuka akses distribusi barang, memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Namun, keberhasilan koperasi tidak cukup hanya diukur dari jumlah gerai yang berdiri. Yang lebih penting adalah apakah koperasi mampu menghasilkan kegiatan ekonomi yang sehat, memiliki arus kas, menciptakan manfaat bagi anggota dan pada akhirnya mampu menopang kewajibannya sendiri.
Sebab, jika kewajiban pembiayaan harus terus ditopang oleh anggaran negara sementara kegiatan ekonominya belum menghasilkan pendapatan yang memadai, maka risiko bisnis dapat perlahan bergeser menjadi risiko fiskal. Di sinilah pentingnya transparansi.
Dana Desa adalah uang publik. Setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dijelaskan: untuk apa digunakan, siapa yang menerima manfaat, bagaimana mekanisme pembayarannya dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah.
Kenaikan Dana Desa menjadi Rp77 triliun pada 2027 seharusnya bukan sekadar kabar tentang bertambahnya uang untuk desa.
Lebih dari itu, angka tersebut harus menjadi momentum memastikan desa tetap memiliki ruang untuk membiayai kebutuhan masyarakatnya sendiri, tanpa kehilangan kendali karena terbebani kewajiban program yang berada di luar kebutuhan prioritas desa.
Sebab, bagi warga desa, pembangunan bukan hanya tentang berdirinya sebuah gedung koperasi. Pembangunan juga berarti jalan yang tidak rusak, anak-anak mendapatkan layanan kesehatan, petani memiliki akses produksi, keluarga miskin memperoleh perlindungan dan pemerintah desa memiliki ruang fiskal untuk menjawab kebutuhan warganya.
