bongkah.id – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan peringatan keras kepada para camat dan lurah agar lebih sigap menangani persoalan di wilayahnya.
Pesan itu disampaikan saat melantik 57 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jumat (26/6/2026), menyusul hasil inspeksi mendadak (sidak) yang menemukan sejumlah persoalan belum tertangani secara optimal.
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Eri menegaskan bahwa jabatan struktural bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah untuk hadir di tengah masyarakat kapan pun dibutuhkan.
“Jabatan struktural ini bukan untuk tidur nyenyak di malam hari. Kalau mau tidur nyenyak seperti juragan, ya jangan pernah jadi pejabat. Ketika Anda mengambil jabatan ini, maka waktu, jiwa, dan pemikiran Anda harus dikhususkan penuh untuk warga Surabaya,” tegasnya.
Hasil evaluasi lapangan menunjukkan masih adanya persoalan yang luput dari pengawasan aparat wilayah. Di Kecamatan Sukomanunggal, Eri menemukan kebocoran pasar dan tumpukan sampah di saluran.
Di Kecamatan Semampir, camat dan lurah dinilai tidak hadir saat terjadi kemacetan parah di kawasan pasar. Sementara di kawasan Blauran, Kecamatan Sawahan, praktik parkir liar masih dibiarkan berlangsung.
Atas temuan tersebut, Eri memerintahkan Inspektorat Kota Surabaya melakukan pemeriksaan khusus terhadap camat dan lurah di tiga kecamatan itu.
Dia menegaskan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kinerja yang buruk. “Kalau rekomendasinya diturunkan atau dicopot dari jabatannya, ya langsung saya copot,” ujarnya.
Selain itu, sekitar tiga hingga lima pejabat wilayah lainnya juga akan diperiksa karena tidak dapat dihubungi saat sidak berlangsung.
Eri juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara kelurahan, kecamatan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP dalam menjaga fasilitas publik.
Menurutnya, trotoar yang dibangun menggunakan anggaran rakyat tidak boleh kembali berubah fungsi menjadi lokasi parkir liar setelah dilakukan penertiban.
“Anggaran lebih baik digunakan untuk sekolah gratis dan kesehatan gratis warga Surabaya daripada terus-menerus memperbaiki fasilitas yang rusak akibat pembiaran,” katanya.
Sebagai bentuk penguatan reformasi birokrasi, seluruh pejabat struktural yang baru dilantik akan menjalani evaluasi menyeluruh selama enam bulan ke depan.
Mereka yang gagal memenuhi target kinerja diminta siap menerima konsekuensi, termasuk mengundurkan diri dari jabatannya.
“Surabaya akan berjalan baik jika seluruh birokrasi bergerak sebagai satu keluarga besar yang bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk ego masing-masing,” pungkas Eri.
