bongkah.id — Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi energi sebesar Rp272,94 triliun dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut meningkat 20,1 persen dibandingkan Outlook 2026 yang mencapai Rp227,25 triliun.
Kenaikan anggaran subsidi energi ini menjadi salah satu perhatian dalam RAPBN 2027 karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari bahan bakar kendaraan, LPG untuk memasak, hingga listrik yang digunakan rumah tangga setiap hari.
Berdasarkan dokumen Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2027, pemerintah merencanakan subsidi energi sebesar Rp272.945,3 miliar. Nilai tersebut naik Rp45,69 triliun dibandingkan Outlook 2026 sebesar Rp227.258,1 miliar.
Anggaran itu dialokasikan untuk tiga komponen utama, yakni subsidi BBM jenis tertentu, LPG 3 kilogram, dan listrik.
Dari total anggaran tersebut, subsidi BBM jenis tertentu mendapatkan alokasi sekitar Rp28,7 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan Outlook 2026 yang sebesar Rp26,4 triliun.
Selanjutnya, subsidi LPG 3 kg menjadi salah satu pos dengan kenaikan cukup besar. Pemerintah mengalokasikan Rp114,1 triliun pada 2027, naik dari Outlook 2026 sebesar Rp90,4 triliun.
Sementara itu, subsidi listrik mendapatkan alokasi terbesar, yakni sekitar Rp130,1 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan Outlook 2026 yang mencapai Rp110,4 triliun.
Bagi masyarakat, subsidi energi bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di tingkat rumah tangga, kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan pengeluaran sehari-hari.
Harga LPG, ketersediaan BBM, serta tarif listrik menjadi bagian dari biaya yang harus diperhitungkan keluarga, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah menjelaskan, perhitungan subsidi BBM dan LPG 3 kg dalam RAPBN 2027 menggunakan sejumlah asumsi dan parameter ekonomi. Di antaranya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), serta subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000 per liter.
Untuk BBM tertentu, pemerintah memperhitungkan volume minyak solar sekitar 19.558,5 ribu kiloliter dan minyak tanah sebesar 539 ribu kiloliter.
Sementara itu, volume LPG 3 kg yang menjadi dasar perhitungan subsidi diproyeksikan mencapai 8.945 juta kilogram.
Kenaikan anggaran subsidi listrik juga tidak terlepas dari meningkatnya biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik serta bertambahnya volume listrik bersubsidi.
Pemerintah menyebut peningkatan BPP listrik dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selain itu, perubahan harga minyak mentah yang berkaitan dengan konflik geopolitik global turut memengaruhi biaya penyediaan listrik.
Faktor lainnya adalah peningkatan produksi pada pembangkit listrik tenaga gas.
Dengan demikian, kenaikan subsidi energi pada RAPBN 2027 tidak hanya mencerminkan bertambahnya kebutuhan anggaran, tetapi juga menggambarkan tantangan pemerintah dalam menjaga keterjangkauan energi di tengah perubahan harga komoditas global dan kondisi ekonomi.
Besarnya alokasi subsidi juga membuat efektivitas penyaluran menjadi penting. Pemerintah perlu memastikan subsidi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan sehingga peningkatan anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi rumah tangga dan sektor ekonomi.
