bongkah.id — Ketika seorang perempuan mempertimbangkan untuk menikah dan memiliki anak, yang dihitung bukan hanya biaya pesta atau kebutuhan rumah tangga. Ada konsekuensi lain yang sering kali lebih panjang, yaitu karier, pendapatan, pengasuhan, hingga kemungkinan kehilangan kesempatan di dunia kerja.
Perubahan tersebut ikut menjelaskan mengapa penurunan angka pernikahan di Indonesia tidak dapat semata-mata dipandang sebagai persoalan generasi muda yang enggan berkomitmen.
Hasil penelitian Ariska Nur Fajarini dari Australian National University menunjukkan perubahan kondisi ekonomi dan sosial turut memengaruhi keputusan menikah dan memiliki anak.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan partisipasi kerja perempuan meningkat dari sekitar 52 persen pada 2018 menjadi lebih dari 56 persen pada 2025. Rata-rata lama sekolah perempuan juga terus meningkat hingga mendekati sembilan tahun.
Meningkatnya pendidikan dan partisipasi perempuan dalam pasar kerja membuat perempuan memiliki pilihan hidup yang semakin luas.
Namun, kemajuan tersebut belum sepenuhnya diikuti pembagian beban pengasuhan anak yang setara.
Ketika Menjadi Ibu Mempengaru Karier
Dalam dunia kerja dikenal istilah motherhood penalty, yakni kondisi ketika perempuan mengalami penurunan pendapatan, perlambatan karier, bahkan keluar dari pasar kerja setelah memiliki anak.
Salah satu penyebabnya adalah beban pengasuhan yang masih lebih banyak ditanggung perempuan. Biaya penitipan anak juga menjadi persoalan tersendiri.
Ketika layanan pengasuhan anak tidak terjangkau, keluarga sering kali harus memilih siapa yang mengurangi aktivitas kerja untuk mengurus anak.
Dalam banyak kasus, perempuan menjadi pihak yang lebih dahulu mengorbankan karier.
Situasinya berbeda dengan laki-laki. Pernikahan dan status sebagai ayah justru dalam sejumlah penelitian dikaitkan dengan kondisi ekonomi dan stabilitas kerja yang lebih baik. Fenomena tersebut dikenal sebagai fatherhood premium.
Ketimpangan ini menunjukkan bahwa keputusan memiliki anak memiliki konsekuensi ekonomi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan kebijakan cuti bagi ayah. Ketika kesempatan ayah untuk terlibat dalam masa awal pengasuhan masih terbatas, sebagian besar tanggung jawab praktis akhirnya kembali kepada ibu.
Karena itu, bagi perempuan yang telah membangun pendidikan dan karier, keputusan memiliki anak bukan hanya persoalan keinginan menjadi ibu. Ada pertanyaan besar mengenai siapa yang akan mengasuh anak, berapa biaya yang harus dikeluarkan, serta apakah karier masih dapat berjalan setelah menjadi orang tua?.
Persoalan Demografi
Penurunan minat menikah dan memiliki anak pada akhirnya bukan lagi sekadar persoalan kehidupan pribadi. Jika berlangsung dalam waktu panjang, jumlah kelahiran dapat terus menurun.
Piramida penduduk pada kelompok usia muda menyusut, sementara kelompok usia lanjut terus bertambah seiring meningkatnya angka harapan hidup.
Indonesia pun telah memasuki fase “ageing population” atau penuaan populasi. Kondisi tersebut terjadi ketika proporsi penduduk lanjut usia semakin besar dalam struktur penduduk. Jepang dan Korea Selatan menjadi contoh negara yang menghadapi persoalan serupa.
Korea Selatan bahkan telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong kelahiran, termasuk memberikan insentif ekonomi dan mengurangi beban keluarga.
Namun, biaya hidup dan pengasuhan yang tinggi membuat persoalan fertilitas tidak mudah diselesaikan hanya dengan insentif.
Indonesia menghadapi tantangan serupa. Jika jumlah penduduk usia produktif menyusut sementara jumlah lansia meningkat, negara berpotensi menghadapi tekanan terhadap pasar tenaga kerja, sistem perlindungan sosial, kesehatan, dan pembiayaan keluarga.
Karena itu, persoalan pernikahan tidak cukup dijawab dengan kampanye agar anak muda segera menikah.
Menyebut Gen Z atau Gen Alpha terlalu materialistis, takut komitmen, atau terlalu nyaman dengan kehidupan sendiri juga tidak menyelesaikan akar persoalan.
Yang perlu dibenahi adalah lingkungan yang membuat orang merasa aman untuk membangun keluarga. Harga rumah harus lebih terjangkau. Biaya pendidikan dan pengasuhan perlu ditekan.
Pekerja informal harus memperoleh akses perlindungan yang lebih baik. Perempuan perlu mendapatkan kesempatan mempertahankan karier setelah menjadi ibu.
Sementara laki-laki juga harus diberi ruang dan tanggung jawab lebih besar dalam pengasuhan. Sebab, jika membesarkan anak semakin mahal dan risikonya semakin besar bagi keluarga, kampanye menaikkan angka pernikahan dan kelahiran berpotensi hanya menjadi slogan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih penting bukan lagi “kapan menikah?”
Melainkan: “Apakah Indonesia sudah menciptakan kondisi yang membuat generasi muda merasa aman untuk menikah dan membesarkan anak?”
Jawaban atas pertanyaan itu akan ikut menentukan apakah Indonesia mampu menikmati bonus demografi lebih lama atau justru menghadapi penuaan populasi lebih cepat?
