bongkah.id — Pertanyaan “kapan menikah?” yang kerap muncul saat kumpul keluarga perlahan kehilangan relevansinya di tengah perubahan sosial dan ekonomi Indonesia. Bagi sebagian anak muda, menikah bukan lagi sekadar persoalan kesiapan emosional, tetapi keputusan besar yang membutuhkan kemampuan finansial.
Hasil penelitian Ariska Nur Fajarini dari Australian National University menunjukkan, angka pernikahan di Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2018. Persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong generasi muda menunda pernikahan, bahkan memilih tidak menikah.
Fenomena ini terlihat dari semakin beratnya biaya hidup, harga rumah, pendidikan anak, hingga meningkatnya standar kehidupan yang terbentuk melalui media sosial.
Media sosial membuat gambaran tentang kehidupan ideal semakin mudah dilihat setiap hari. Rumah yang nyaman, pesta pernikahan mewah, karier mapan, perjalanan ke berbagai tempat, hingga pola pengasuhan anak dengan fasilitas lengkap seolah menjadi standar yang harus dicapai.
Akibatnya, sebagian anak muda tidak hanya menghitung biaya pesta pernikahan, tetapi juga membayangkan biaya kehidupan setelahnya.
Menikah Tak Lagi Dianggap Solusi Ekonomi
Pada masa lalu, pernikahan memiliki manfaat ekonomi yang cukup jelas. Pernikahan memungkinkan pasangan membagi pekerjaan rumah tangga, mengelola aset bersama, merawat anak, sekaligus membangun keamanan ekonomi hingga masa tua.
Namun, struktur masyarakat modern telah berubah. Urbanisasi membuat biaya hidup di perkotaan semakin tinggi. Pendidikan anak juga semakin mahal. Sementara sejumlah fungsi ekonomi yang dahulu banyak diperoleh melalui pernikahan kini dapat dilakukan secara individual.
Perempuan, misalnya, memiliki peluang yang semakin besar untuk bekerja dan memperoleh penghasilan sendiri. Kondisi tersebut membuat pernikahan dan memiliki anak dipandang sebagai pilihan besar dengan konsekuensi finansial yang tidak kecil.
Persoalannya tidak berhenti pada kebutuhan sehari-hari. Orang tua masa kini juga menghadapi tuntutan agar anak memiliki pendidikan, keterampilan, kemampuan bahasa, hingga berbagai pengalaman yang dianggap penting untuk menghadapi persaingan masa depan.
Sekolah dengan kurikulum internasional, kursus bahasa asing, kesenian, olahraga, hingga pendidikan tinggi menjadi bagian dari daftar biaya yang harus dipertimbangkan
Di luar biaya tersebut, muncul pula standar sosial mengenai apa yang disebut sebagai “pengasuhan yang baik”
Rumah Semakin Sulit Dijangkau
Persoalan tempat tinggal menjadi beban lain bagi pasangan muda. Harga properti di kota-kota besar membuat kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau kelompok kelas menengah.
Sementara kebijakan perumahan masih banyak bertumpu pada skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang mensyaratkan penghasilan relatif tetap.
Skema tersebut berpotensi tidak menjangkau pekerja informal maupun pekerja kontrak yang justru menghadapi ketidakpastian pendapatan.
Rencana memperpanjang tenor cicilan KPR hingga 40 tahun juga tidak otomatis menjadi kabar baik bagi generasi muda. Tenor panjang memang dapat menurunkan cicilan bulanan, tetapi konsekuensinya adalah masa pembayaran yang jauh lebih panjang dan beban bunga yang semakin besar.
Bagi pasangan yang sudah menikah, rumah yang seharusnya menjadi simbol kestabilan keluarga bahkan berpotensi menjadi beban utang dalam jangka sangat panjang.
Di tengah kondisi tersebut, keputusan menunda pernikahan tidak selalu dapat dibaca sebagai ketakutan terhadap komitmen. Bagi sebagian anak muda, keputusan tersebut justru merupakan bentuk kehati-hatian menghadapi realitas ekonomi.
Karena itu, menyebut generasi muda sebagai terlalu materialistis atau takut menikah berisiko mengabaikan persoalan yang lebih besar, biaya untuk membangun keluarga memang semakin mahal.
Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, dampaknya tidak hanya dirasakan individu dan keluarga. Struktur demografi Indonesia juga berpotensi berubah.
Di sinilah persoalan angka pernikahan mulai berhubungan dengan masa depan penduduk Indonesia.
