bongkah.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebanyak 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG resmi dihentikan operasionalnya secara permanen, sementara 261 pegawai non-ASN yang dinilai bermasalah juga diberhentikan dari tugasnya.
Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Kepala BGN Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026). Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang bersih, transparan, dan berorientasi pada keselamatan penerima manfaat.
“Kami telah menemukan adanya 833 dapur yang kami suspend per hari ini,” kata Sudaryono.
Ratusan dapur yang ditutup itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yakni 98 dapur di Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan hingga Papua.
Berbeda dengan penghentian operasional sebelumnya yang masih disertai pembayaran kompensasi, kali ini BGN memastikan dapur yang ditutup permanen tidak lagi menerima insentif.
“Dapur yang disuspend secara permanen ini bukan seperti yang lalu. Sekarang sudah ditutup dan tidak dibayar karena terbukti melakukan pelanggaran,” tegas Sudaryono.
Menurutnya, mayoritas pelanggaran berkaitan dengan aspek higienitas, sanitasi, kualitas makanan, risiko keracunan, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak memenuhi standar operasional.
Bagi BGN, persoalan tersebut tidak bisa ditoleransi karena menyangkut kesehatan jutaan anak dan kelompok penerima manfaat yang setiap hari bergantung pada kualitas makanan yang disediakan.
Sudaryono menegaskan, setiap SPPG wajib memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, serta tata kelola yang telah ditetapkan pemerintah. SPPG yang masih dapat diperbaiki akan dibina dan dievaluasi. Namun apabila tetap gagal memenuhi standar, operasionalnya akan dihentikan secara permanen.
“MBG merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh dikompromikan oleh kelalaian dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, menjaga kualitas layanan merupakan komitmen utama agar kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga.
“Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga,” katanya.
Selain menindak dapur MBG, BGN juga melakukan pembenahan internal. Sebanyak 261 pegawai non-ASN diberhentikan karena pelanggaran disiplin. Jumlah tersebut terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.
Sudaryono mengatakan sebagian besar diberhentikan karena tidak disiplin dalam menjalankan tugas serta diduga melakukan berbagai bentuk pelanggaran.
“Kami mencoba untuk bersih-bersih. Hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli,” ujarnya.
Tidak hanya itu, BGN juga memproses pelanggaran disiplin berat yang melibatkan sembilan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mereka berpotensi dijatuhi sanksi pemecatan.
Sementara itu, sebanyak 39 ASN lainnya tercatat melakukan pelanggaran disiplin ringan dan akan dikenai sanksi berupa mutasi, demosi, maupun sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran.
Sudaryono menegaskan bahwa pembenahan di lingkungan BGN akan terus dilakukan secara konsisten. Ke depan, pihaknya juga akan membuka ruang partisipasi publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas menu dan makanan yang disalurkan melalui Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar program strategis nasional tersebut benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memastikan setiap penyelenggara bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan.
