bongkah.id – Hasil survei SMRC yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 memperlihatkan sebanyak 49,4 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi Indonesia berada dalam kategori buruk atau sangat buruk.
Rinciannya, 37,9 persen responden menyebut kondisi ekonomi buruk, sedangkan 11,5 persen menilai sangat buruk.
Sebaliknya, hanya 15,7 persen warga yang memandang kondisi ekonomi nasional dalam keadaan baik. Sementara 33,9 persen lainnya menilai situasi ekonomi berada pada tingkat biasa saja.
Separuh lebih masyarakat Indonesia mulai memandang arah perekonomian nasional dengan rasa cemas.
Di tengah tekanan biaya hidup dan berbagai dinamika kebijakan, survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan penilaian publik terhadap kondisi ekonomi memburuk secara signifikan.
Bersamaan dengan itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto juga mengalami penurunan tajam dalam sembilan bulan terakhir.
Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, mengatakan persepsi negatif terhadap kondisi ekonomi kini bukan lagi pandangan kelompok tertentu, melainkan telah menjadi pandangan dominan di tengah masyarakat.
“Hanya sekitar 15,7 persen warga yang melihat kondisi ekonomi nasional secara positif. Sebaliknya, sekitar separuh masyarakat, 49,4 persen, menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk,” kata Deni dikutip Kompas.com, Minggu (26/7/2026).
Menurutnya, lonjakan penilaian negatif tersebut terjadi sangat cepat dalam sembilan bulan terakhir. Pada survei November 2025, hanya 22,7 persen responden yang menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk.
Angka itu meningkat menjadi 31,7 persen pada survei Februari–Maret 2026, sebelum melonjak menjadi 49,4 persen pada Juli 2026.
Temuan itu menjadi sinyal bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi mengalami perubahan yang cukup drastis dan berpotensi memengaruhi penilaian terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Survei yang sama juga mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto kini berada di angka 51,1 persen, turun sekitar 30,1 poin persentase dibandingkan November 2025 yang mencapai 81,2 persen.
SMRC mencatat sebanyak 4,8 persen responden merasa sangat puas terhadap kinerja presiden dan 46,3 persen cukup puas. Sementara itu, 35 persen menyatakan kurang puas, 11,9 persen tidak puas sama sekali, serta 2,1 persen tidak memberikan jawaban.
Di sisi lain, kelompok masyarakat yang menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas terhadap pemerintahan Prabowo meningkat dari 16 persen pada November 2025 menjadi 46,9 persen pada Juli 2026. Deni menilai penurunan tingkat kepuasan tersebut tidak berdiri sendiri.
Menurutnya, perubahan itu berkaitan erat dengan memburuknya penilaian publik terhadap kondisi ekonomi, politik, maupun penegakan hukum.
“Approval rating tidak datang dari hampa. Penurunan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo terjadi bersamaan dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum,” ujarnya.
Approval rating adalah tingkat kepuasan atau persetujuan publik terhadap kinerja seorang pemimpin atau pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
Survei bertajuk “Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden” itu melibatkan 749 responden yang dipilih secara acak dari seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dan telepon.
SMRC menyebut survei tersebut memiliki margin of error ±3,7 persen. Dengan demikian, perbedaan hasil baru dapat dianggap signifikan secara statistik apabila mencapai sedikitnya 7,4 persen atau dua kali margin of error.
Hasil survei ini memberikan gambaran bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi kini menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Di tengah tantangan pemulihan ekonomi, temuan tersebut menjadi indikator yang patut diperhatikan dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan pemerintah ke depan.
