bongkah.id – Pemkot Surabaya memastikan anggaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersedia hingga akhir 2026 dan telah menyiapkan alokasi untuk 2027. Kepatuhan membayar iuran tepat waktu, menuntaskan tunggakan, serta menjaga keaktifan peserta mengantarkan Surabaya meraih penghargaan JKN tingkat Jawa Timur.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh, mengatakan penghargaan yang diterima pada 22 Oktober 2026 itu merupakan apresiasi atas pemenuhan sejumlah kriteria BPJS Kesehatan, mulai dari ketepatan pembayaran iuran, cakupan kepesertaan, kecukupan anggaran hingga ketertiban rekonsiliasi data.
“Pembayarannya nggak telat jatuh tempo, itu kita rutin tiap bulan. Kami juga konsisten melakukan rekonsiliasi data,” kata Billy, Jumat (23/10/2026).
Rekonsiliasi dilakukan bersama BPJS Kesehatan dan sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Bappeda, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Langkah ini ditujukan untuk menjaga akurasi data sekaligus mengoptimalkan cakupan dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Billy menegaskan, Pemkot Surabaya telah menyelesaikan tunggakan iuran tahun sebelumnya dan menargetkan tidak ada tunggakan pada tahun berjalan. Perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan juga telah memuat alokasi anggaran iuran selama setahun.
Upaya menjaga kepesertaan JKN tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah. Pemkot turut mendorong perusahaan agar tertib mendaftarkan pekerja dan membayar iuran, sehingga cakupan kepesertaan terus meningkat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Surabaya, Myrna Augusta Aditya Dewi, mengatakan layanan kesehatan gratis bagi warga ber-KTP Surabaya menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran daerah.
“Komitmen Pak Wali Kota adalah seluruh warga ber-KTP Surabaya harus mendapatkan layanan kesehatan gratis. Karena ini pelayanan dasar, maka dalam perencanaan anggaran selalu kami prioritaskan,” ujar Myrna.
Ia memastikan anggaran JKN untuk 2026 mencukupi hingga akhir tahun. Perencanaan anggaran untuk 2027 juga telah disiapkan agar pembiayaan layanan kesehatan tetap terjamin.
Myrna menyebut tingkat keaktifan peserta JKN di Surabaya saat ini telah mencapai lebih dari 90 persen. Pemkot berharap koordinasi dengan BPJS Kesehatan terus diperkuat agar warga dapat mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan program tanpa terkendala persoalan administrasi kepesertaan. (sutejo)
