Bongkah.id – Sebanyak 4 pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang periode 2024-2029 dan susunan fraksi DPRD resmi ditetapkan.
Pelantikan yang diselenggarakan di gedung dewan tersebut berlangsung berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.3.3.1/984/KPTS/011.2/2004. Pengucapan sumpah dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Jombang Faisal Akbaruddin Taqwa.
Empat pimpinan DPRD Jombang yang dilantik adalah, Hadi admaji. Politisi PKB ini mengeser seniornya Mas’ud Zuremi sebagai Ketua DPRD, Donny Anggun dari PDIP sebagai wakil ketua I, Octadella Bilyhta Permatasari dari Partai Gerindra sebagai wakil ketua II dan M Syarif Hidayatullah dari Partai Demokrat sebagai wakil ketua III.
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengatakan, usai dilakukan pelantikan ini tugas utama yakni pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD).
“Tadi juga sudah menetapkan susunan fraksi-fraksi,” ujarnya usai prosesi pelantikan, Rabu (9/10/2024).
Dirinya mengungkapkan, AKD sudah terbentuk, sehingga agenda berikutnya rapat banmus (badan musyawarah) untuk agenda kerja DPRD Jombang.
“Apabila hari ini fraksi-fraksi lengkap. Insyaallah nanti malam sudah terbentuk untuk AKD,” bebernya.
Dikatakannya, usai pelantikan ini tentu DPRD Jombang akan kerja marathon, terkait dengan pembahasan R-APBD 2025.
“Ada 21 anggota DPRD baru ini harus diberi peluang untuk mempelajari APBD 2025,” katanya.
Sehingga, dalam pembahasan APBD nantinya akan dilakukan komisioning terlebih dahulu bersama eksekuitif. “Kami juga agendakan untuk komisioning untuk memahami dan mempelajari program-program yang ada di APBD 2025,” pungkasnya.
Dirinya menyebutkan, sebelum SK (surat keputusan) pimpinan definitif turun, pihaknya sudah melakukan pembahasan dengan calon ketua fraksi yang sudah ditunjuk masing-masing parpol. “Jadi di DPRD ini ada tujuh fraksi,” katanya.
Calon ketua fraksi di PKB yakni M Subaidi, PDI P Dodit Eko Prasetiyo, Gerindra Achmad Fachruddin, Demokrat Sugioto, Golkar Andik Basuki Rahmat, PPP Junita Erma Zakayiah dan terakhir fraksi gabungan PKS Nasdem Heri Santoso. “Nama-nama itu yang ditunjuk dan disahkan,” katanya.
Komisi A bagian pemerintahan ketuanya dari PDI P wakil dari Gerindra sedangkan sekretaris PKB.
Komisi B bagian perekonomian ketua dari PKB, wakil PDI P dan sekretaris dari Demokrat.
Komisi C bagian pembangunan ketua dari Demokrat, wakil PKB dan sekretaris dari PPP.
Terakhir Komisi D bagian kesehjateraan masyarakat ketua dari Gerindra, wakil ketua dari PKB dan sekretaris Golkar. (ima/rf)
