Bongkah.id – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jawa Timur 2021 ditetapkan sebesar Rp 32,2 triliun untuk pendapatan dan Rp 35,8 triliun pada anggaran belanja. Raperda P-APBD Jatim 2021 disahkan pada rapat paripurna Kamis (30/9/2021) malam.
Angka pendapatan pada P-APBD naik Rp 1 triliun dari APBD 2021 sebesar Rp 31,2 triliun. Sedangkan anggaran belanja bertambah Rp 2 triliun dari sebelumnya Rp 32,8 triliun.
Dengan demikian, ada kenaikan defisit anggaran sebesar Rp 1,8 triliun yang semula Rp 1,7 triliun menjadi Rp 3,6 triliun. Kemudian, pembiayaan penerimaan yang semula Rp 1,8 triliun berubah menjadi Rp 3,7 triliun atau bertambah Rp 1,8 triliun.
“Kami sampaikan para wakil ketua dan sidang paripurna yang bekerja sama secara maksimal dalam waktu yang sangat padat,” kata Gubernur Khofifah pada sidang paripurna Pengesahan Raperda P-APBD 2021 yang dipimpin Ketua DPRD Jatim, Kusnadi di Gedung DPRD Jatim.
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim, Kusnadi mengatakan bahwa ia menghargai pendapat Fraksi-fraksi. Hal tersebut merupakan keputusan politik masing-masing Fraksi.
“Ada perbedaan itu satu hal yang biasa, dalam hal berdemokrasi itu adalah hal yang biasa, yang penting perbedaan itu tidak melahirkan perpecahan,” kata Ketua DPRD Jatim Kusnadi usai rapat Paripurna Pengesahan P-APBD Jatim 2021.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mengapresiasi Pemprov Jatim, tapi juga tetap memberi catatan khusus. Dia mengatakan, evaluasi ini terutama konsistensi pada menjaga koherensi dari seluruh dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD, RKPD, KUA PPAS sampai draft APBD 2022 mendatang.
“Menurut saya yang terlihat dari pandangan akhir fraksi, terlihat dinamika dalam delapan hari terakhir. Catatan ini memang substantif, menurut saya ini bahan evaluasi gubernur agar memperbaiki kualitas pembahasan APBD mendatang,” kata Sadad di Kantor DPRD Jatim.
Ketua DPD Gerindra Jatim ini juga memberi catatan terkait BUMD. Anwar Sadad menegaskan, target BUMD harus ditingkatkan untuk mendongkrak perekonomian.
“Targetnya malah dibikin menurun. Meski kontribusi BUMD ke APBD relatif kecil, paling tidak tergambar keseriusan gubernur membina BUMD sebagai alternatif pendapatan daerah, agar tidak selalu bergantung dana transfer dari pusat,” bebernya. (bid)
