bongkah.id –– Sebanyak Rp304,6 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional hingga September 2020, telah dicairkan dan digelontorkan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN).
“Sampai akhir September ini sudah berhasil dicairkan sekitar Rp304,6 triliun. Nilai itu setara dengan 43,8 persen dari total anggaran Rp695,2 triliun yang disiapkan pemerintah,” kata Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers virtual di kantornya, Jakarta, Rabu (30/9/2020).
Total anggaran Rp695,2 triliun yang disiapkan pemerintah itu, menurut dia, dibagi dalam enam sektor besar. Yaitu Rp87,55 triliun untuk anggaran kesehatan, perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, sektor UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan dukungan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah sebesar Rp106,11 triliun.
“Sejak satgas dibentuk sudah Rp137,89 triliun yang disalurkan per minggu ini baik perlindungan sosial, kategori UMKM, maupun sektoral kementerian dan pemda. Masih ada PR di pembiayaan korporasi tapi ini sifatnya ‘lump sum’. Kami harapkan di awal Oktober akan masuk gelondongan besarnya, sehingga bisa membantu pertumbuhan kita di kuartal keempat ini,” ujar pria yang juga menjabat Wakil Menteri BUMN ini.
Sektor perlindungan sosial yang programnya paling besar penyerapan anggaran, diakui, adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Nilai anggaran yang tersalur Rp36,3 triliun untuk 10 juta penerima manfaat. Atau 40 juta rakyat termiskin di Indonesia.
Selanjutnya, Program Kartu Sembako (PKS). Nilai penyaluran anggaran Rp31,9 triliun untuk 19,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Atau 80 juta rakyat Indonesia yang hidupnya pada taraf ekonomi paling bawah. Didalamnya termasuk di para penerima program PKH. Kemudian program bantuan sosial (Bansos) tunai non-Jabodetabek sebesar Rp24,8 triliun kepada 9,2 juta penerima manfaat.
Program berikutnya, adalah Kartu Pra-Kerja senilai Rp19,46 triliun bagi 5,48 juta penerima, khususnya pekerja yang terkena PHK. Masih ada program subsidi gaji yang baru disalurkan pada Agustus 2020. Nilai yang telah dikucurkan Rp14 triliun kepada 11,65 juta penerima manfaat, dengan gaji dibawah Rp5 juta.
“Ada beberapa program lain seperti program BLT dana desa. Juga program diskon listrik yang sudah disalurkan oleh Kementerian lembaga dan PLN,” tambahnya.
Sedangkan untuk sektor UMKM, dikatakan, pemerintah sudah menempatkan dana ke perbankan sebesar Rp59 triliun. Dana akan diberikan untuk sumber dana penyaluran kredit ke berbagai UMKM di Indonesia.
“Kita juga sudah meluncurkan program banpres produktif usaha mikro. Sudah diluncurkan mulai bulan Agustus. Dalam waktu singkat disalurkan Rp16 triliun untuk 6,6 juta penerima manfaat. Bentuknya hibah yang diharapkan bisa menjadi modal awal bagi para pelaku usaha mikro agar dapat menggulirkan usahanya,” ujarnya.
Selain itu, masih ada program subsidi bunga kredit mikro. Telah direalisasikan sebesar Rp2,97 triliun bagi 7,67 juta debitur UMKM. Pada sektor kementerian dan lembaga sudah disalurkan program Padat Karya. Nilainya Rp12,76 triliun untuk sekitar 1,97 juta tenaga kerja.
“Saya berharap anggaran Rp130 triliun lebih yang sudah disalurkan dalam tiga bulan terakhir di kuartal ketiga ini, bermanfaat maksimal untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga. Semoga lebih baik dibandingkan dengan negatif 5 persen di kuartal kedua,” katanya.
Secara total sejak Satgas PEN dibentuk pada 20 Juli 2020, telah tersalurkan Rp137,89 triliun untuk penanganan dampak Covid-19.
Sementara Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers virtual memaparkan, pencairan anggaran penanganan Covid. Yaitu di sektor kesehatan realisasinya mencapai Rp21,79 triliun. Atau 24,9 persen dari pagu Rp87,55 triliun.
“Untuk insentif nakes pusat dan daerah sudah keluar. Santunan kematian untuk tenaga kesehatan yang gugur juga sudah keluar. Gugus tugas juga ada penambahan. Belanja penanganan Covid untuk penanganan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan sudah keluar. Ditambah bantuan iuran JKN. Juga insentif perpajakan untuk kesehatan,” katanya. (ima)
