bongkah.id — Tumpukan emas yang disita Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya bukan berdiri sebagai perkara yang terpisah. Di belakangnya terdapat rangkaian penyidikan yang bermula dari dugaan pertambangan tanpa izin (PETI) dan kemudian berkembang menjadi perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Perkara itu menyeret sejumlah pihak yang berkaitan dengan PT Semar Permata Emas Mulia (SPEM) dan Toko Emas Semar Nganjuk.
Dalam pengembangan penyidikan, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi.
Lokasi tersebut antara lain Toko Emas Semar Nganjuk, PT Semar Permata Emas Mulia, rumah pemilik toko emas Semar Nganjuk serta pabrik dan kantor PT Simba Jaya Utama di Jalan Brebek Industri, Waru, Sidoarjo.
Pabrik milik PT Simba Jaya Utama kemudian ikut disita penyidik Bareskrim Polri.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penyitaan pabrik pemurnian emas itu merupakan hasil pengembangan terhadap tiga tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan dan ditahan.
Ketiganya berasal dari satu keluarga dan berkaitan dengan PT Semar Permata Emas Mulia serta Toko Emas Semar Nganjuk, yakni Teddy Wijaya, Debby Wijaya, dan Benny Wijaya.
Menurut penyidik, mereka diduga kuat menampung dan memurnikan emas batangan yang berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin.
Mengapa Emas Dikaitkan dengan TPPU?
Bagi masyarakat, istilah TPPU mungkin terdengar rumit. Namun, sederhananya, perkara pencucian uang berkaitan dengan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang diduga berasal dari tindak pidana.
Dalam kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum ini, emas menjadi salah satu titik penting. Penyidik tidak hanya perlu melihat berapa banyak emas yang ditemukan.
Mereka juga harus menelusuri dari mana emas itu berasal, siapa yang memasok, bagaimana proses pemurniannya, bagaimana emas diperdagangkan, serta ke mana hasil transaksinya mengalir.
Karena itu, penyitaan emas, uang tunai, rekening bank, buku cek, perangkat elektronik hingga peralatan peleburan menjadi bagian dari upaya membangun rangkaian pembuktian.
Jika suatu aset diduga berasal dari tindak pidana, maka penyidik perlu menemukan hubungan yang jelas antara tindak pidana asal dengan aset tersebut.
Dalam konteks perkara ini, dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin menjadi salah satu bagian yang harus dibuktikan.
Penyidik Bareskrim sebelumnya memasang tanda penyitaan di area pabrik dan kantor PT Simba Jaya Utama di Sidoarjo. Penyitaan dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 563/Pen.Pid.B-Sita/2026/PN Sda tertanggal 9 Juni 2026.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada orang dan uang, tetapi juga menyasar aset serta fasilitas yang diduga memiliki hubungan dengan perkara.
Bagi penegakan hukum terhadap kejahatan pertambangan, penelusuran aset menjadi penting. Sebab, keuntungan dari aktivitas ilegal dapat berubah bentuk menjadi uang, emas, properti maupun aset usaha.
Di sinilah TPPU menjadi penting. Penegak hukum tidak hanya mengejar pelaku tindak pidana asal, tetapi juga berupaya mengikuti jejak kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan.
Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan di pengadilan.
Kejari Surabaya menegaskan emas, uang dan aset lain yang telah disita masih berkedudukan sebagai barang bukti.
Status dan keterkaitannya dengan tindak pidana akan diuji dalam persidangan. Dengan demikian, perkara PT Semar bukan semata tentang lebih dari 100 kilogram emas yang disita.
Perkara ini juga membuka pertanyaan yang lebih besar tentang bagaimana emas yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin dapat masuk ke dalam rantai perdagangan, dimurnikan, berubah menjadi aset dan kemudian ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
Jawaban atas rangkaian pertanyaan tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara TPPU Minerba ini.
