bongkah.id – Terungkapnya kasus pencurian kursi taman milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya justru bermula dari tertangkapnya seorang penadah barang curian.
Dari pengakuan penadah, petugas kemudian menelusuri jejak pelaku melalui rekaman CCTV hingga akhirnya berhasil mengungkap aksi pencurian aset publik yang telah terjadi di sejumlah titik di Kota Pahlawan.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa pencurian fasilitas umum bukan lagi sekadar tindak vandalisme, melainkan kejahatan yang merugikan seluruh masyarakat karena aset yang dicuri dibangun menggunakan uang rakyat.
Kepala Bidang Taman/P3KH Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Pramudita Yustiani, mengatakan pengungkapan kasus bermula saat Satpol PP menemukan kursi taman milik pemkot berada di tangan penadah.
“Penadahnya dulu yang ditangkap. Dari situ kami mendapatkan informasi mengenai asal barang tersebut. Selanjutnya kami mencocokkan dengan rekaman CCTV milik Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga pelaku pencurian berhasil teridentifikasi,” ujarnya, Selasa (4/8/2026).
Hasil penyelidikan menunjukkan pelaku bahkan menggunakan mobil ambulans untuk mengangkut kursi-kursi besi hasil curian agar tidak menimbulkan kecurigaan.
Dari pengembangan kasus, pencurian ternyata tidak hanya terjadi pada empat kursi yang semula dilaporkan. Pelaku diduga beraksi di sejumlah lokasi berbeda, yakni satu kursi di Jalan Prof. Dr. Moestopo, dua kursi di Jalan Dharmawangsa pada 31 Mei.
Juga dua kursi di Jalan Airlangga pada 5 Juni, serta dua kursi di kawasan Jalan Wali Kota Mustajab dan Jalan Embong Malang pada 23 Juli.
Seluruh pelaku berikut penadah kini telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum.
Kasus tersebut menambah panjang daftar hilangnya aset publik di Surabaya. Hingga pertengahan 2026, DLH mencatat sekitar 45 kursi besi milik Pemkot Surabaya hilang dari taman kota maupun jalur pedestrian.
Padahal pemerintah telah memasang sekitar 220 kursi sebagai fasilitas bagi masyarakat untuk beristirahat dan menikmati ruang publik.
Kepala DLH Kota Surabaya, M. Fikser, menegaskan bahwa setiap kursi merupakan aset pemerintah yang dibangun dari anggaran daerah sehingga pencuriannya tidak akan lagi diselesaikan secara persuasif.
“Ini aset pemerintah. Kalau ditemukan, proses hukumnya harus berjalan,” tegas Fikser.
Menurutnya, DLH bahkan rutin menghadiri persidangan sebagai saksi untuk membuktikan bahwa barang yang dicuri merupakan aset resmi milik Pemerintah Kota Surabaya. Sejumlah perkara sebelumnya juga telah berakhir dengan putusan pengadilan.
Selain penegakan hukum, pemerintah memperkuat upaya pencegahan. Seluruh kursi taman diperiksa kembali, baut diperkuat, dan sambungan las diperbaiki agar lebih sulit dilepas oleh pelaku pencurian.
DLH juga memetakan kawasan rawan kehilangan aset, seperti wilayah Surabaya bagian utara, sejumlah taman yang relatif sepi, hingga kawasan Kota Lama.
Pengawasan diperketat melalui pemanfaatan kamera CCTV bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika serta patroli rutin oleh petugas di lapangan.
Diberi Imbalan Rp 300 Ribu
Pemkot Surabaya turut mengajak masyarakat berpartisipasi menjaga fasilitas umum. Warga yang memiliki informasi mengenai pencurian maupun perusakan aset pemerintah dapat melaporkannya melalui layanan darurat 112 atau pesan langsung ke akun Instagram resmi DLH Surabaya.
Setiap laporan yang terbukti valid akan memperoleh penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp 300 ribu, sementara identitas pelapor dijamin tetap dirahasiakan.
Program apresiasi tersebut tidak hanya berlaku untuk laporan pencurian kursi taman, tetapi juga pelanggaran lain yang berkaitan dengan kebersihan dan lingkungan, termasuk aksi membuang sampah sembarangan.
Bagi Pemkot Surabaya, menjaga ruang publik bukan semata tugas pemerintah. Keberadaan kursi taman, lampu penerangan, pagar pembatas jalan, hingga fasilitas umum lainnya merupakan hak seluruh warga.
Ketika satu aset dicuri, yang kehilangan bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat yang seharusnya menikmati ruang kota yang aman, nyaman, dan layak.
