KABAR terjadi Reshufle Kabinet Indonesia Maju kian kuat. Ketua Presidium IPW Neta S. Pane memberikan kabar terbaru. Presiden Jokowi berpotensi kuat merealisasi ancamannya melakukan Reshufle Kabinet. Sebab ancaman membubarkan lembaga sudah dilakukan. Dua ancaman itu dilakukan Presiden jokowi saat rapat kabinet di Istana Bogor, yang dengan ekspresi marah. Mengaku sangat kecewa dengan kinerja para menterinya yang tidak gesit.

bongkah.id – Sejumlah belasan menteri akan direshufle Presiden Joko Widodo. Mereka dikeluarkan dari Kabinet Indonesia Maju, karena dinilai tidak mampu bekerja gesit dan cerdas. Proses reshufle akan dilakukan, setelah proses pergantian Panglima TNI. Ini karena mantan Panglima TNI akan dimasukkan dalam Kabinet. Menjabat Menteri Pertahanan. Menggantikan Prabowo Subianto, yang akan dimutasi sebagai Menteri Pertanian.

Demikian informasi yang disampaikan Ketua Presidium IPW Neta S Pane pada bongkah.id setelah shalat Jumat (21/8/2020).

Jumlah menteri yang akan dikeluarkan dari kabinet, menurut Neta, antara 11 hingga 18 menteri. Reshufle kabinet itu diagendakan, setelah proses pergantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Sementara pergantian Kapolri tetap sesuai jadwal pensiun Jenderal Idham Azis. Awal Januari 2021.

Dalam reshuffle ini, Neta memprediksi bahwa Prabowo Subianto akan digeser dari posisi Menteri Pertahanan menjadi Menteri Pertanian, dan posisi Menhan akan diemban oleh Hadi Tjahjanto.

“Semula pasca digeser dari Panglima TNI, Hadi akan istirahat sebagai Dubes RI di Perancis, tapi Jokowi tetap memintanya di tanah air untuk masuk ke kabinet,” katanya.

Sebagaimana diketahui, masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto masih dua tahun lagi. Namun dengan beredarnya kabar reshufle kabinet tersebut. Bukan kemuskilan pergantian Panglima TNI akan berdekatan dengan pergantian Kapolri. Kebijakan itu untuk menyelaraskan kabar masuknya Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Pertahanan. Menggantikan Prabowo Subianto yang dimutasi sebagai Menteri Pertanian.

Kabar reshuffle itu sebelumnya berembus kencang di akhir Juni silam. Saat Jokowi menyinggung perombakan kabinet di depan menteri-menterinya. Jokowi saat itu mengungkapkan kekecewaan atas kinerja menteri dalam penanganan wabah virus corona. Karena itu, mantan Wali Kota Solo itu tidak akan segan-segan mengeluarkan menteri yang dinilai tidak becus bekerja.

“Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan,” kata Jokowi, dua bulan lalu.

Hingga saat ini, langkah konkret yang diambil Jokowi untuk menindaklanjuti ucapannya itu. Dia telah membubarkan 18 lembaga pada 20 Juli lalu. Artinya ancaman reshufle tersebut, juga pasti akan dilakukan.

Dalam keterangannya, Nena menyatakan, tokoh yang terkena reshuffle antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pemuda dan Olaharag Zainudin Amali, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, dan Kepala Bulog Budi Waseso.

“PDIP kabarnya akan mendapat tambahan jatah menteri. Bersamaan dengan itu Panglima TNI yang baru akan didampingi Wakil Panglima TNI,” katanya.

Selain itu, Neta juga menyebut akan ada nama-nama baru di kabinet. Jumlah menteri dari kalangan anggota Polri diprediksi akan bertambah. Salah satu yang santer adalah Budi Waseso. Kemungkinan besar mantan Kabareskrim itu akan ditempatkan sebagai Menteri Perdagangan. Tugas tambahan yang dibebankan, adalah menghabisi para mafia pangan di Indonesia dengan skillnya sebagai anggota reserse.

Menurut Neta, Jokowi kecewa dengan menteri dari golongan milenial yang tergabung dalam kabinetnya. Karena itu, dia gunakan momentum pasca-pandemi Covid-19 dan new normal untuk mengevaluasi kinerja jajaran pemerintahannya. Faktanya para menteri milenial tersebut belum mampu memenuhi tugas pentingnya dari Presiden RI. Sehingga harus dikeluarkan dari Kabinet. (rim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here