bongkah.id – Pemerintah pusat menyiapkan program revitalisasi 71.744 sekolah di seluruh Indonesia pada 2027. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah sekitar 6.000 sekolah yang saat ini masih dalam proses penghitungan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pelaksanaan revitalisasi sekolah pada 2027 masih menggunakan mekanisme swakelola seperti program tahun sebelumnya.
“Insyaallah 71.744, tapi kemungkinan bisa tambah,” kata Abdul Mu’ti saat berada di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur, Surabaya, baru lalu.
Menurut Abdul Mu’ti, pemerintah masih melakukan verifikasi untuk menambah sekitar 6.000 satuan pendidikan ke dalam daftar penerima revitalisasi.
Sekolah penerima akan ditentukan berdasarkan skala prioritas. Di antaranya sekolah yang mengalami kerusakan berat, terdampak bencana, serta sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Kebijakan tersebut menjadi peluang bagi sejumlah sekolah di Jawa Timur yang hingga kini masih membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai mengatakan, perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi sekolah di Jatim meningkat dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan data Dapodik yang diajukan Pemprov Jatim kepada Kemendikdasmen pada 2026, terdapat 324 SMA, 208 SMK, dan 141 SLB yang memperoleh program revitalisasi.
Namun, program tersebut belum menuntaskan seluruh persoalan sekolah rusak di Jawa Timur. Pemprov Jatim masih menemukan sejumlah sekolah yang membutuhkan penanganan, termasuk bangunan yang sudah tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Karena itu, Pemprov Jatim kembali mengusulkan sekolah-sekolah yang membutuhkan revitalisasi untuk program 2027. Usulan tersebut mencakup sekitar 24 SMA, lebih dari 100 SMK, dan 48 SLB.
“Karena ada sekolah yang kelasnya sudah tidak bisa lagi dipakai, sehingga membutuhkan kelas-kelas baru yang dibangun oleh pemerintah,” ujar Aries.
Sekolah yang diusulkan tersebut tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur, termasuk wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan sarana pendidikan.
Aries berharap sekolah yang belum mendapatkan revitalisasi pada 2026 dapat kembali masuk daftar prioritas pada 2027, terutama sekolah dengan kondisi kerusakan berat.
“Tahun ini diprioritaskan memang oleh Pak Presiden melalui kementerian bahwa tidak boleh lagi ada sekolah yang rusak berat. Semua harus segera ditangani,” katanya.
Program revitalisasi 2027 pun menjadi peluang untuk mempercepat penanganan sekolah rusak berat, sehingga kondisi bangunan tidak lagi menjadi hambatan bagi siswa dan guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.
