
bongkah.id – Dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) memasuki babak baru. Mantan Direktur Utama PDTS KBS periode 2016–2024, Choirul Anwar (CA), kini berada di tangan jaksa penuntut umum setelah penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Surabaya, Senin (16/11/2026).
Namun, perkara ini bukan semata tentang hilangnya uang perusahaan daerah. Ada persoalan lain yang tak kalah serius, yakni nasib satwa koleksi KBS yang diduga ikut menanggung akibat penyimpangan anggaran.
Berdasarkan hasil penyidikan, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai Rp10.209.664.735,60. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp7,4 miliar diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya, Emanuel Yogi Budi Aryanto, menjelaskan, penyidik menemukan dugaan rekayasa laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan.
Choirul Anwar diduga memerintahkan saksi berinisial S, ketika menjabat Kepala Departemen Accounting & Finance, mencairkan uang kas dengan dokumen administrasi seolah-olah digunakan untuk kebutuhan operasional.
Pengeluaran itu antara lain dicatat sebagai pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
Kenyataannya, menurut hasil penyidikan, dana tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi.
Dalam pelimpahan tahap II, jaksa menerima delapan boks kontainer dokumen, buku rekening, satu laptop, satu telepon seluler, uang tunai, serta tanah dan bangunan yang disita penyidik.
Choirul Anwar didakwa dengan ketentuan Pasal 603 KUHP juncto Pasal 20 huruf a atau c dan Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor. Dakwaan alternatif lainnya menggunakan Pasal 3 UU Tipikor.
Setelah pelimpahan, tersangka menjalani penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim sambil menunggu pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor Surabaya.
Kejati Jatim juga menyatakan telah mengantongi nama calon tersangka baru dari pengembangan penyidikan perkara ini.
Bagi penyayang binatang, perkara tersebut menyisakan pertanyaan mendasar, jika anggaran pakan dan perawatan benar-benar diselewengkan, siapa yang bertanggung jawab atas penderitaan satwa?
Satwa bukan aset mati yang cukup dicatat dalam neraca perusahaan. Mereka makhluk hidup yang bergantung sepenuhnya pada manusia untuk memperoleh makanan, kesehatan, dan lingkungan yang layak.
Korupsi di kebun binatang, jika terbukti mengorbankan kebutuhan dasar satwa, bukan hanya pengkhianatan terhadap keuangan publik. Ia juga merupakan pengabaian terhadap tanggung jawab moral manusia menjaga kehidupan.





























