Bongkah.id – Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial sedang panas. Presiden Joko Widodo mulai menimang sosok baru yang akan menduduki dua posisi itu menggantikan Edhy Prabowo serta Juliari Batubara.
Hingga saat ini, Jokowi masih menyimpan rapat kandidat Menteri KP dan Mensos. Bahkan latar belakang figur mereka, dari partai politik atau kalangan profesional, masih menjadi misteri.
“Belum ada keputusan mengenai itu. Jadi bersabar saja, pasti memilih yang terbaik,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian, Selasa (15/12/2020).
Teka-teki lain yang mengiringi seleksi dua calon menteri adalah rencana presiden dalam komposisi kabinet. Apakah akan melakukan perombakan (reshuffle) secara besar-besaran atau hanya mencari pengganti Edhy dan Juliari.
“Presiden menerima masukan dari berbagai pihak. Tapi, keputusannya tetap menjadi hak prerogatif Presiden,” ujar dia.
Namun, Donny memastikan, kosongnya jabatan definitif pada posisi Menteri KKP dan Mensos tidak akan menggangu kinerja kabinet. Bahkan, penyerapan anggaran dua kementerian tersebut membaik meskipun ditangani oleh menteri ad interim.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan posisi Mensos definitif penting untuk mempercepat bantuan sosial. Sedangkan Menteri KKP baru akan menangani kebijakan pemberdayaan nelayan terutama di masa pandemi.
“Menurut saya urgensinya semakin besar apalagi ada bencana seperti banjir juga,” kata Trubus.
Trubus berharap Jokowi dapat menunjuk menteri baru sebelum pergantian tahun. Ini agar mereka dapat segera mengeksekusi kebijakan dan penganggaran pada awal 2021.
“Sehingga ada kontrol terhadap kebijakan yang strategis,” ujarnya.
Dilihat dari latar belakang, menteri baru kemungkinan besar berasal dari Partai Gerindra dan PDIP, dua partai asal Edhy Prabowo dan Juliari Batubara yang lengser karena terjerat kasus korupsi. Sebelum Edhy ditangkap KPK, Gerindra mendapatkan dua kursi di kabinet. Sedangkan PDIP mengisi lima posisi.
Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto menyampaikan pandangannya terkait peluang menteri baru dari Gerindra dan PDIP. Menurutnya, kedua parpol memang paling berpeluang mendapatkan kembali kursi menteri yang ditinggalkan kader mereka.
Namun, tidak tertutup kemungkinan Jokowi akan melakukan penukaran posisi menteri melalui perombakan kabinet.
“Bisa jadi Gerindra diberikan tempat di menteri lain, PDIP menteri lain,” kata Arif.
Arif menambahkan, ada juga probabilitas lain yang masih bisa dilakukan Jokowi. Yakni presiden tidak akan memberikan lagi dua kursi menteri itu kepada Gerindra dan PDIP untuk memastikan otoritasnya.
Menurut Arif, kemungkinan ini berpotensi muncul apabilan pembicaraan dengan partai politik menemui jalan buntu.
“Manuver-manuver semacam ini lumrah terjadi dalam kancah politik. Selain untuk menegaskan otoritas presiden, langkah itu juga akan membuat kelompok elit politik merasa tidak aman. Dengan begitu, mereka sadar ada ketergantungan kepada Jokowi,” terangnya. (bid)
