bongkah.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan langkah evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan daerah menyusul kembali terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terbaru, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, terjaring OTT, menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Timur yang tersangkut kasus korupsi.
Kasus ini menjadi sorotan karena Gatut merupakan kepala daerah ketiga hasil Pilkada 2024 di Jawa Timur yang berurusan dengan KPK.
Sebelumnya, Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko juga terjaring OTT oleh lembaga antirasuah.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan segera melakukan evaluasi total terhadap sistem pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota.
“Pemprov Jatim selama ini telah berupaya mengoptimalkan sistem pencegahan korupsi sesuai panduan yang diberikan KPK,” kata Emil.
“Namun praktik penyimpangan masih terjadi, terutama karena faktor integritas individu,” lanjutnya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Timur di Surabaya, Selasa (14/4/2026).
Ia menjelaskan, KPK telah menyediakan panduan yang komprehensif dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.
Panduan tersebut mencakup penguatan sistem pengendalian, monitoring, supervisi, serta pencegahan pada berbagai aspek, seperti pengadaan barang dan jasa, meritokrasi dalam pengangkatan jabatan, perencanaan anggaran, hingga pengelolaan aset daerah.
Ia menekankan bahwa faktor manusia menjadi tantangan utama dalam implementasi tata kelola yang bersih dan transparan.
Karenanya, Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem yang ada secara berkelanjutan.
Emil menyatakan bahwa setiap temuan modus baru dalam praktik korupsi harus segera direspons dengan langkah perbaikan yang cepat dan tepat.
Emil menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan proses berkelanjutan yang harus terus dilakukan seiring dengan perkembangan dinamika di lapangan.
Perbaikan tata kelola, kata Emil, harus terus dilakukan demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (anto)
