Bongkah.id – Tes wawancara kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diduga menyembunyikan motif lain. Ada indikasi ujian tersebut untuk mendepak penyidik yang tengah menangani kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19.
Dugaan tersebut muncul dari kecurigaan Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman. Ia mensinyalir, ada pihak yang ingin menghentikan penyidikan kasus korupsi dana bansos COVID-19 dengan cara memberhentikan penyidiknya melalui tes wawancana kebangsaan.
“Penyidik KPK kini terbelah dua kelompok yang mendukung pengusutan tuntas korupsi dana bansos dan tidak. Kelompok pendukung diberhentikan dengan cara cukup halus. Melalui tes wawasan kebangsaan,” kata Benny dalam cuitannya di akun twitter, @BennyHarmanID, Kamis (6/5/2021).
Benny mengizinkan cuitannya itu dikutip. Hanya, politisi Partai Demokrat ini menolak menyebutkan siapa nama penyidik tersebut.
“Sudah tahu semua itu,” ujar Benny.
Seperti diberitakan, KPK menyatakan 75 pegawainya tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tes tersebut merupakan syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Namun KPK tidak merilis nama-nama pegawainya yang tidak lolos. KPK juga tidak menjelaskan konsekuensi bagi para pegawai yang tidak lolos tersebut. KPK menyatakan lembaganya menunggu penjelasan dari Kementerian PANRB dan BKN tentang nasib pegawai.
Berdasar informasi yang dihimpun, sejumlah nama penyidik yang tidak lolos adalah Novel Baswedan, Ambarita Damanik, Rizka Anungnata, Afief Julian Miftah dan Yudi Purnomo. Novel dan Ambarita merupakan dua penyidik senior yang disegani di KPK.
Benny mempertanyakan kriteria lulus atau tidaknya penyidik KPK dalam ujian wawasan kebangsaan. Ia menyindir, syarat yang tersembunyi adalah penyidik yang menolak pengusutan korupsi dana bansos akan diloloskan.
“Kriterianya, yg tolak usut korupsi Bansos utk jaga politik stabil pasti lulus.Yang sikap radikal usut korupsi Bansos pasti dicoret. Ada pikiran dn pendapat lain?,” tulis Benny.
Sebelumnya, mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan kecurigaan serupa. Dia mengatakan sejumlah penyidik yang diduga akan disingkirkan tengah menangani kasus-kasus kakap.
“Sebut saja korupsi Bansos Covid-19, suap benur di KKP, kasus suap terkait izin di ESDM dengan tersangka Samin Tan, E-KTP dan Tanjungbalai,” ucap Febri lewat akun Twitternya, Rabu (4/5/2021).
Mantan peneliti ICW Ini mengatakan ada pula tim penyidik yang dulu pernah menangkap Ketua DPR Setya Novanto yang diduga akan dipecat. Menurutnya, para penyidik itu diberi cap radikal dan Taliban yang biasanya dipakai untuk menyerang lawan politik dan melegitimasi revisi UU KPK.
“Oleh orang-orang dan robot yang sama,” cetusnya. (bid)
