PRESIDIUM Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin mengingatkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko hendaknya tak melempar aneka ancaman terhadap rakyat. Pun KAMI pada khususnya. Cara-cara mengancam. Juga, pamer arogansi kekuasaan, sudah ketinggalan zaman dalam iklim demokrasi yang dianut Indonesia saat ini.
bongkah.id ‐‐ Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko hendaknya tak melempar aneka ancaman terhadap rakyat. Pun KAMI pada khususnya. Cara-cara mengancam. Juga, pamer arogansi kekuasaan, sudah ketinggalan zaman dalam iklim demokrasi yang dianut Indonesia saat ini.

Peringatan itu disampaikan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin merespons pernyataan Moeldoko yang meminta KAMI tak mengganggu stabilitas politik Indonesia.

“KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan jajaran kekuasaan, untuk tidak perlu melempar ‘ancaman’ kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman,” kata Din dalam keterangan resminya yang beredar di kalangan wartawan, Jumat (2/10/2020).

Saat KAMI mendapat tantangan dan ancaman, ditegaskan, justru semua tantangan dan ancaman itu menjadi pelecut untuk tetap berjuang. Pasalnya KAMI bukan kelompok orang-orang pengecut. Para insan yang bergabung dalam KAMI, adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Insan KAMI hanya takut kepadaNya. Bukan pada manusia.

Tak dipungkiri mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini, bila Moeldoko menganggap KAMI merupakan sekumpulan kelompok kepentingan. KAMI memiliki kepentingan agar pemerintah dan jajaran nya, mampu bekerja mengemban amanat masyarakat.

Kepentingan itu diantaranya, meluruskan kiblat bangsa dan negara yang dinilai banyak mengalami penyimpangan. Selain itu, mengingatkan pemerintah agar serius memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih merajalela di lingkungan pemerintahan.

Din juga menyatakan, KAMI berkepentingan mengingatkan Pemerintah agar serius dan fokus menanggulangi Covid-19. Dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat. KAMI turut mengingatkan pemerintah, hendaknya bersungguh-sungguh mengatasi ketidakadilan ekonomi dan mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri.

“Bukan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA). Demikian pula mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada Kaum Buruh,” katanya.

Diketahui, KAMI dideklarasikan pada 18 Agustus 2020 lalu. Kelompok ini memiliki tokoh utama seperti Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo hingga Rochmat Wahab. KAMI menamakan gerakannya sebagai gerakan moral. Mereka aktif dalam memberikan kritik kepada pemerintah.

Sebagaimana diketahui, sehari sebelumnya Moeldoko berkomentar mengenai kehadiran  KAMI baru-baru ini. Menurut dia, tidak ada yang salah dengan pembentukan kelompok tersebut.

“Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang,” kata mantan Panglima TNI ini, Kamis (1/10/2020).

Diakui, siapa saja bisa mengikuti gagasan KAMI jika memang bermanfaat. Lain ceritanya jika kelompok ini memiliki arah untuk memaksakan kehendak.

“Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya,” ujarnya.

Tak dipungkiri, bahwa dinamika politik selalu berkembang. Dia memprediksi bisa saja ada kelompok politik lain, setelah KAMI. Adapun hal yang harus diperhatikan, adalah gagasan yang diusulkan kelompok tersebut.

“Kita tidak perlu menyikapi berlebihan, sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan,” katanya.

Tidak demikian, jika gagasan tersebut coba-coba mengganggu stabilitas politik. Saat bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, ditegaskan, pasti ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas. (rim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here