bongkah.id – Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset belum sepenuhnya menjawab persoalan pemberantasan korupsi.
Di tengah harapan agar negara lebih mudah menarik kembali kekayaan hasil kejahatan, muncul kritik mengenai satu ketentuan penting yang justru tidak masuk dalam regulasi tersebut.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti tidak diaturnya peningkatan kekayaan secara tidak wajar atau illicit enrichment dalam UU Perampasan Aset yang disahkan DPR RI, Kamis (19/11/2026).
Kepala Divisi sekaligus Program Manager Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menilai ketentuan tersebut semestinya menjadi bagian penting dalam instrumen pemberantasan korupsi.
Menurut dia, peningkatan kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi merupakan persoalan serius di tengah ketimpangan ekonomi.
ICW menilai tanpa pengaturan illicit enrichment, penambahan kekayaan yang tidak wajar belum tentu dapat dijerat melalui mekanisme UU Perampasan Aset yang baru disahkan.
Ibrahim juga menyebut DPR mengabaikan permintaan KPK agar norma tersebut dimasukkan dalam pembahasan undang-undang.
ICW mempertanyakan alasan HAM yang digunakan untuk menolak pengaturan tersebut. Organisasi antikorupsi itu berpandangan, kewajiban menjelaskan asal-usul kekayaan yang tidak wajar bukan dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
Transparansi Kekayaan Pejabat Dipertanyakan
Kritik ICW bahkan mengarah pada integritas penyelenggara negara. Ibrahim menduga persoalan kekayaan tidak wajar menjadi isu sensitif karena terdapat pejabat yang belum mampu menjelaskan seluruh kepemilikannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dugaan tersebut menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah kejahatan terbukti. Pengawasan terhadap pertumbuhan kekayaan pejabat juga membutuhkan instrumen hukum yang jelas.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan bahwa tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment merupakan keputusan setelah mempertimbangkan masukan akademisi, aspirasi masyarakat, serta aspek HAM.
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset masih menyisakan ruang perdebatan.
Jangan Sampai Kewenangan Menjadi Masalah Baru
UU Perampasan Aset memang memberikan kewenangan lebih luas kepada negara untuk menarik aset hasil tindak pidana, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa putusan pidana.
Namun, kewenangan besar harus diimbangi transparansi, pengawasan independen, dan perlindungan hak masyarakat.
Publik juga masih menunggu keterbukaan naskah final undang-undang beserta aturan pelaksanaannya. Apalagi, regulasi ini baru efektif 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengawas perampasan aset terbentuk.
Pengesahan undang-undang boleh menjadi kemenangan legislasi. Tetapi, tanpa pengawasan terhadap kekayaan pejabat dan pelaksanaan yang akuntabel, pemberantasan korupsi masih berisiko berhenti pada perampasan aset yang berhasil ditemukan, bukan membongkar seluruh sumber kekayaan yang mencurigakan.






























