
bongkah.id – Aduan seorang siswi SMPN 21 Surabaya kepada Wali Kota Eri Cahyadi membuka polemik pemeriksaan menstruasi di lingkungan sekolah.
Siswi tersebut mengaku tidak nyaman setelah seorang guru memeriksa kondisi menstruasinya dengan mengangkat rok dan menurunkan celana dalam.
Aduan itu diterima Eri Cahyadi pada Rabu (18/11/2026). Siswi tersebut menceritakan bahwa pemeriksaan bermula dari kebijakan absensi khusus bagi siswa perempuan yang sedang menstruasi.
Dalam pesan yang disampaikan kepada wali kota, siswi itu mengungkapkan bahwa pada awalnya guru hanya meraba bagian luar rok untuk memastikan apakah siswi mengenakan pembalut.
Namun, pada Jumat (30/10/2026), muncul aturan baru. Guru meminta siswi yang mengaku menstruasi memperlihatkan celana dalam dengan cara menurunkannya, sementara rok diangkat sedikit.
Para siswi sempat menyampaikan keberatan karena menganggap tindakan tersebut memasuki wilayah privasi pribadi. Namun, menurut pengaduan itu, guru tetap mempertahankan kebijakan tersebut.
“Awalnya kami para murid membantah bahwa itu termasuk dari bagian privasi kami, tetapi guru itu kekeh dengan pendiriannya,” tulis siswi tersebut dalam pengaduannya di akun WA “Lapor Cak Eri”.
Pemeriksaan Dikaitkan dengan Salat Zuhur
Menindaklanjuti laporan tersebut, Eri meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya melakukan pengecekan langsung ke SMPN 21.
Kepala Dispendik Surabaya Febrina Kusumawati kemudian meminta klarifikasi kepada Kepala SMPN 21 Diaztiarni, guru yang bersangkutan, hingga petugas UKS.
Dari hasil klarifikasi, pemeriksaan menstruasi tersebut ternyata berkaitan dengan kebijakan sekolah terhadap siswi yang tidak mengikuti salat Zuhur.
Pihak sekolah mengaku menemukan banyak siswi tidak mengikuti salat dengan alasan sedang menstruasi. Guru kemudian melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran alasan tersebut.
Guru yang bersangkutan berdalih pemeriksaan dilakukan di ruangan tertutup oleh guru perempuan, hanya ketika sidak, dan dengan sedikit menurunkan celana dalam.
Febrina menjelaskan, kebijakan itu awalnya dimaksudkan untuk membangun kejujuran siswa. Namun, ia mengakui metode pemeriksaan yang diterapkan sudah berlebihan.
“Dalam aduan ini memang ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama mungkin siswa merasa risih. Di sisi lainnya, guru ataupun sekolah berharap bahwa siswa saat haid ataupun tidak haid, itu jujur,” kata Febrina.
Sekolah Akui Keliru
Secara terpisah, Humas SMPN 21 Surabaya Roro Murni membenarkan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk mengecek siswi yang tidak mengikuti salat Zuhur.
Menurut Roro, kebijakan tersebut muncul karena sekolah mencurigai adanya siswi yang berulang kali melaporkan menstruasi dalam waktu panjang.
Ia mengakui siklus menstruasi setiap perempuan berbeda-beda, bisa berlangsung empat hari, tujuh hari, bahkan lebih. Namun, pihak sekolah mengaku menemukan sejumlah siswi yang berulang kali melaporkan menstruasi berkepanjangan.
“Tujuan kami semuanya untuk kebaikan, mengajak anak supaya berkata jujur,” ujar Roro pada detik.com.
Ia memastikan guru tidak melakukan sentuhan fisik dan hanya melihat sekilas untuk memastikan kondisi siswi. Meski demikian, pihak sekolah mengakui metode pemeriksaan dengan menurunkan celana dalam merupakan tindakan yang keliru. “Itu tetap caranya salah,” tegasnya.
Setelah polemik mencuat, sekolah mengaku telah melakukan koordinasi internal dan menghentikan pemeriksaan menstruasi terhadap siswi.
Sebagai gantinya, apabila ada siswi yang melaporkan menstruasi lebih dari dua pekan atau sekitar 15 hari, sekolah akan memanggil orang tua untuk menyarankan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas atau dokter.
Dispendik Siapkan Surat Edaran
Dispendik Surabaya juga berencana menerbitkan surat edaran sebagai pedoman bagi sekolah dalam menyikapi siswi yang sedang menstruasi, termasuk ketika berkaitan dengan kedisiplinan beribadah.
Febrina menegaskan, upaya mendisiplinkan siswa harus tetap memperhatikan kenyamanan dan privasi mereka.
“Kami akan keluarkan edaran, ketika ada masalah seperti ini, caranya seperti apa biar nyaman untuk semuanya,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa menstruasi merupakan siklus biologis alami yang dialami perempuan setelah memasuki masa pubertas. Karena itu, sekolah, guru, dan orang tua perlu memahami persoalan tersebut secara bijak.
Kasus di SMPN 21 Surabaya ini sekaligus memperlihatkan pentingnya batas kewenangan sekolah dalam mengatur kedisiplinan siswa.
Pemeriksaan tubuh membuat anak merasa tertekan atau kehilangan rasa aman di lingkungan pendidikan.





























