
bongkah.id – Harta hasil kejahatan tidak lagi otomatis aman ketika pemiliknya meninggal dunia atau melarikan diri. Negara kini memiliki instrumen hukum untuk merampas aset tersebut tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya.
Ketentuan itu menjadi salah satu terobosan dalam Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang disahkan DPR RI dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 6 yang mengatur mekanisme perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana atau non-conviction-based forfeiture.
Ketentuan ini berlaku terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, serta pelaku yang tidak diketahui identitas maupun keberadaannya.
Namun, mekanisme tersebut tidak berlaku tanpa batasan. Pasal 6 ayat (2) menetapkan nilai aset yang dapat dirampas paling sedikit Rp1 miliar. Perubahan batas minimum tersebut dapat diatur melalui Peraturan Pemerintah.
Hal penting lainnya terdapat dalam Pasal 7. Perampasan aset tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Artinya, proses hukum terhadap pelaku tetap dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bukan Hanya Kasus Korupsi
Jangkauan UU Perampasan Aset juga melampaui perkara korupsi. Regulasi ini mencakup sejumlah tindak pidana lain, antara lain narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, serta kejahatan finansial dan berbasis teknologi informasi.
Pengaturan tersebut diharapkan mempersempit ruang bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau mengalihkan hasil tindak pidana.
Salah satu aspek yang juga mendapat perhatian adalah pemulihan kerugian korban. Aset yang berhasil dirampas dapat digunakan untuk pengembalian kerugian kepada pihak yang berhak, dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap pihak beriktikad baik.
UU ini juga mengatur sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi serta pembentukan badan khusus untuk pengelolaan dan pengawasan aset rampasan.
Setelah melalui proses legislasi panjang sejak digagas pada 2008, pengesahan pada 19 November 2026 menjadi tonggak baru pemberantasan kejahatan ekonomi.
Menunggu Tanda Tangan Presiden
Meski demikian, undang-undang ini belum langsung berlaku. Regulasi masih menunggu penandatanganan Presiden dan pengundangan.
Pemberlakuannya dijadwalkan 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengawas perampasan aset terbentuk.
Dengan demikian, keberhasilan aturan ini tidak cukup diukur dari pengesahan di parlemen. Ujian sesungguhnya terletak pada keberanian aparat menelusuri aset, ketepatan proses perampasan, dan jaminan bahwa kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.





























