Surabaya Tambah Ruang Isolasi di Dua RS Rujukan
Risma tengah mempertimbangkan tawaran dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia), yang siap membantu mengerahkan tenaga medis dokter yang saat ini belum mendapatkan tugas pengabdian operasi penanggulangan Covid-19

Bongkah.id – Potensi pertambahan signifikan angka pasien positif Covid-19 membuat Pemkot Surabaya merangkul RS Husada Utama dan RS Siloam Hospitals. Kedua rumah sakit swasta rujukan itu diminta menyiapkan tambahan ruang isolasi. Juga, tambahan untuk kapasitas tempat tidur di ruang isolasi. Dengan Asrama Haji Sukolilo untuk menyiapkan kamar observasi.

“Ruang pertemuan di rumah sakit itu dirombak menjadi tempat perawatan pasien. Kita maksimalkan RS Husada Utama dulu dengan 200 tempat tidur, terus ada sisa 40 yang belum dimanfaatkan. Kita juga dibantu RS Siloam Hospitals 40 tempat tidur. Kemudian kalau itu tidak bisa nampung, baru Asrama Haji,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Jumat (15/05/2020).

Pada saat ini pihaknya memaksimalkan rumah sakit dahulu sebelum menggunakan Asrama Haji. Ini  karena berkaitan dengan kebutuhan tenaga medis. Sebab, penyiapa kamar observasi di Asrama Haji  membutuhkan tenaga medis.

Bukan hanya perawat yang terus berada di lokasi, tapi juga tenaga dokter. Sementara tenaga medis di RSUD Soewandhie dan Husada Utama sudah kewalahan dalam menangani luberan pasien Covid-19.

Karena itu, Risma tengah mempertimbangkan tawaran dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia), yang siap membantu mengerahkan tenaga medis dokter yang saat ini belum mendapatkan tugas pengabdian operasi penanggulangan Covid-19.

Sementara di tempat terpisah, Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan Asrama Haji menjadi salah satu asrama observasi yang digunakan sebagai gedung perawatan alternatif. Nantinya akan ditempati oleh orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

“Kapasitas totalnya berjumlah 198 orang. Yang menempati nanti ODP. Jadi aman digunakan untuk asrama observasi,” katanya.

Sedangkan untuk petugas yang disiapkan di asrama observasi itu, Febria memastikan, pemkot telah menyiapkan petugas khusus untuk merawat dan menjaga warga yang tinggal sementara di sana. Petugas itu terdiri dari anggota Linmas, Satpol PP,  perawat hingga dokter. “Selama observasi nanti mereka diawasi oleh tim dokter. Ada penjagaan khusus sebagaimana protap yang ada,” ujarnnya.

HOTEL ISOLASI

Sedangkan untuk menangani sekitar 265 warga Surabaya yang dinyatakan reaktif berdasarkan hasil Rapid Test  massal di beberapa wilayah kota, pemkot akan menempatkan mereka di beberapa hotel untuk menjalani karantina 14 hari dan Swab Test.

Kebijakan ini untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kota Surabaya. Kebijakan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi bersama Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kota Surabaya di Posko Dapur Umum Balai Kota Surabaya, Rabu (13/05/2020).

“Saya ingin itu penularan Covid-19 di Surabaya segera terputus, maka mereka yang reaktif atas hasil Rapid Test wajib isolasi di hotel. Targetnya agar aktifitas mereka dapat dibatasi,” katanya.

Mereka yang hasilnya reaktif atas Rapid Test massal itu, diakui, langsung menjalani Swab Test dan isolasi di hotel selama 14 hari. Saat ini yang diisolasi untuk kategori ODP sekitar sekitar 135 warga, sementara terkategori reaktif Rapid Test sekitar 265 warga.

Sebagai informasi, Risma menegaskan, hasil reaktif dari Rapid Test belum tentu positif Covid-19.  Karena itu, warga yang hasilnya reaktif, diwajibkan menjalani Swab Test untuk hasil yang lebih akurat. Prosedur ini untuk memastikan warga yang terindikasi reaktif itu benar-benar terkonfirmasi positif Covid-19 atau tidak.

“Selama menunggu pemeriksaan dan hasil Swab Test, warga reaktif Rapid Test diwajibkan menjalani karatina selama 14 hari. Kebijakan itu, tetap berlaku walau hasil Swab Test mereka negatif,” ujarnya.

TANPA GEJALA

Sedangkan SOP yang disiapkan Pemkot Surabaya dalam memutus rantai penularan Covid-19, pasukan gugus tugas melakukan deteksi mendalam atas data reaktif dari hasil Rapid Test yang diselenggarakan sejak April hingga 12 Mei lalu.

Data  ratusan orang berstatus orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan tenaga kesehatan yang dinyatakan reaktif itu dipelajari untuk menetapkan kualifikasi kebijakan per kategori.

Pemkot Surabaya, menurut ia, sudah gencar menggelar Rapid Test massal di sejumlah wilayah  sejak April hingga 12 Mei 2020. Jumlahnya telah mencapai 7.223 tes.  Dari tes massal tersebut ditemukan OTG sebanyak 4.585 orang, dengan hasil 650 orang reaktif dan 3.935 orang negatif. Kemudian, ODP berjumlah 641 orang, terdiri dari 51 orang yang reaktif dan 590 orang negatif.

Sementara PDP sebanyak 160 orang yang hasilnya 41 orang reaktif dan 119 orang negatif. Untuk  tenaga kesehatan yang menjalani tes cepat berjumlah 1.837 orang. Dari angka tersebut, sebanyak 46 orang dinyatakan reaktif dan 1.791 orang hasilnya negatif.

Hingga saat ini, Risma mengakui, sedikitnya ada tujuh daerah yang dilakukan tes cepat massal untuk warga terdampak, yakni Sawah Pulo, Kebon Dalam Tengah, Dupak Timur 4, Gresik PPI Pasar, Tenggilis Utara 2, Gubeng Masjid 1,  Rungkut Kidul, Wonorejo Rungkut, dan  Manukan Kulon Mukti. Masing-masing wilayah koordinasinya dengan puskesmas.

Dalam menentukan kawasan yang wajib Rapid Test massal, alumni ITS ini berdasar hasil data tes sebelumnya. Saat ditemukan sebuah daerah dengan jumlah warga terkonfirmasi Covid-19 cukup banyak, maka di sekitar lokasi tersebut akan dilakukan tes cepat serentak.

Namun, sistem tersebut membuat Risma bernafas lega. Ada beberapa lokasi yang menurut data tidak terlalu banyak masyarakat yang terkena pandemi, seperti di daerah Wonokusumo. Dari 100 Rapid Test yang dilakukan, ternyata tidak ditemukan satu pun yang reaktif. (ima)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here