ILUSTRASI. BPS Jawa Timur meyakini peningkatan angka kemiskinan di Jawa Timur, salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Bongkah.id – Angka kemiskinan di 17 kota/kabupaten wilayah Jawa Timur melampaui presentase penduduk miskin provinsi. Daerah pedesaan menyumbang jumlah terbesar yakni sebesar 15,05%.

Angka tersebut merujuk data Bappeda Jatim per Maret 2021. Berdasar catatan lembaga itu, jumlah penduduk miskin Jatim berjumlah 4.572.730 atau sekitar 11,40 dari total penduduk

ads

Data itulah yang kini dijadikan acuan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya mengentas kemiskinan. Wilayah agro dan pedesaan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan.

“Pengentasan kemiskinan harus difokuskan ke wilayah tersebut yang profesinya didominasi oleh para petani,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Surabaya, Rabu (27/10/2021).

Ada 17 kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas persentase Jatim. Yakni Kediri, Madiun, Trenggalek, Nganjuk, Situbondo, Gresik, Bojonegoro, Lamongan, Bondowoso, Pacitan, Pamekasan, Ngawi, Tuban, Probolinggo, Sumenep, dan Bangkalan.

Adapun sebanyak 21 kabupaten/kota berada di bawah persentase Jatim, yakni Kab Mojokerto, Magetan, Malang, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kab Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Tulungagung, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Blitar, Banyuwangi, Pasuruan, Blitar, Lumajang, Jombang, Ponorogo, dan Jember. Kendati demikian, beberapa daerah tetap dianggap memiliki jumlah kemiskinan tinggi karena jumlah penduduk yang banyak.

Emil mengatakan, terdapat 15 daerah kantong kemiskinan yang rencananya akan dijadikan fokus pilot project pengentasan kemiskinan. Di mana, setiap kabupaten/kota menargetkan bisa menurunkan angka kemiskinan pada 2024.

Rinciannya, Pasuruan dengan target 7,8% tingkat kemiskinan pada 2024, Malang dengan target 8,3%  Sampang, Bangkalan dan Sumenep dengan target 17%, Bojonegoro dengan target 11%, Jember dengan target 8,8%, Kediri dengan target 8,9%, Probolinggo dengan 16,21%, Bondowoso dengan 12,2%, serta Pamekasan dengan 10,9%.

Sementara Tuban, Lamongan, Lumajang, dan Situbondo masih belum memasang target.

“Untuk itu, kita harus punya langkah konkret. Mengatasi kemiskinan tidak bisa dengan teori saja, tapi juga harus terjun langsung ke lapangan,” ujar Emil.

Emil menjelaskan, langkah pertama yang dapat dilakukan dalam pengentasan kemiskinan adalah verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan benar. Sehingga, sasaran masyarakat dapat dituju secara tepat dan memudahkan penyaluran bansos juga program pemberdayaan.

Emil juga menyarankan riset mendalam agar diketahui kebutuhan masyarakat di lapangan seperti apa. Di samping itu, mengingat kebanyakan penduduk miskin adalah petani, menurt dia, Dinas Pertanian harus bertanggung jawab menurunkan angka kemiskinan ini.

“Sebab selama ini semua tanggung jawab ada di Dinas Sosial saja. Maka, ini perlu diubah juga,” tandasnya. (bid)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini