Ratusan warga Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, bersepeda motor melewati Jembatan Suramadu hendak melurug Balai Kota Surabaya untuk menuntut dihentikannya penyelatan dan tes swab anti gen di pintu akses Suramadu, Senin (21/6/2021).

Bongkah.id – Gelombang unjuk rasa warga Bangkalan, Madura, Jawa Timur, memprotes penyekatan di Jembatan Suramadu, kian deras. Mereka menuntut pembatasan dan tes swab antigen di pintu akses Surabaya-Madura itu dibuka.

Ratusan warga mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Madura menggeruduk Balai Kota Surabaya, Senin (21/6/2021). Mereka kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi yang menerapkan penyekatan dan swab test antigen di Jembatan Suramadu.

ads

Sebagian massa aksi berdesakan dan tak memakai masker dan beberapa orang lainnya tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak satu sama lain. Pengunjuk rasa juga membentangkan poster protes bertuliskan ‘Hentikan penyekatan yang diskriminatif’. Ada pula poster berbunyi ‘Wali Kota Surabaya harus minta maaf kepada warga Madura’, ‘Di Madura gak ada corona, yang ada markona’.

“Kebijakan Eri Cahyadi mendiskreditkan orang Madura,” kata salah satu orator melalui pengeras suara, Senin (21/6/2021).

Demonstran mendesak agar Eri Cahyadi keluar dari kantornya untuk menemui mereka. Sementara warga Madura menolak ditemui oleh tokoh lain.

“Tidak ada negosiasi, kami minta Pak Eri menemui kami. Enggak usah ada swab antigen di Suramadu, itu tuntutan kami,” ujarnya.

Salah satu Jubir Koalisi Masyarakat Madura Bersatu, Ahmad Annur menilai bahwa kebijakan Pemkot Surabaya yang menerapkan Penyekatan Suramadu adalah keputusan tebang pilih.

“Apa iya Covid-19 hanya menjangkit orang yang bepergian dan melintas Suramadu?” ucap Ahmad.

Mereka menilai, kebijakan penyekatan ini merupakan keputusan prematur. Menurut mereka, seharusnya Eri melakukan koordinasi dulu dengan pimpinan daerah lainnya.

Ahmad mengatakan untuk memutus mata rantai Covid-19 ini harus diatur melalui kebijakan kolaboratif. Hal itu sebagaimana UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan keputusan presiden Nomor 9 Tahun 2020.

Seleng beberapa saat usai pendemo berorasi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akhirnya mau menemui massa. Ia menjelaskan kebijakan ini merupakan keputusan bersama dari Forkopimda Jawa Timur.

“Penyekatan dan dilakukan swab itu bukan kebijakannya Wali Kota Surabaya. Saya hanya menjalankan keputusan Forkopimda. Insyaallah saya dan Bupati Bangkalan hanya menjalankan keputusan,” tandas Eri di hadapan para pendemo.

Eri menyatakan,  pihaknya sudah menyampaikan aspirasi warga Madura sudah kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan jajaran Forkopimda Jatim. Soal bagaimana keputusan nanti, ia mengtakan bukan lagi menjadi kewenangannya.

“Tadi saya sudah koordinasi dengan forkopimda, sudah saya sampaikan, karena itu mohon maaf jika kami menerapkan SIKM yang berlakunya tujuh hari itu karena pendapat sampeyan sudah kami sampaikan ke Forkopimda,” jelasnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ini mengaku sedih melihat warga Madura melayangkan protes kepadanya. Ia mengklaim, seluruh masyarakat Pulau Garam seperti saudara baginya.

“Yang saya hormati saudara yang dari Madura. Kalau njenengan tanya saya, saudara saya masih di Bangkalan semuanya, orang tua saya kakek saya juga dari Bangkalan. Kalau njenengan ada yang tanya, ini yang bikin saya sedih waktu ada yang bilang diskriminasi,” tuturnya.

Aksi protes warga dipicu kebijakan Gubernur dan jajaran Forkopimda Jawa Timur melakukan penyekatan di jalur akses Surabaya ke Pulau Madura. Baik dari Pelabuhan Tanjung Perak maupun Jembatan Suramadu.

Warga yang akan melintasi Jembatan Suramadu maupun Pelabuhan Kamal Bangkalan, wajib menunjukkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Kebijakan ini berlaku mulai Senin (21/6/2021)

Kebijakan ini langsung menuai protes keras warga Madura. Sebelumnya, sejumlah potongan video beredar luas di grup-grup aplikasi percakapan yang menunjukkan suasana ricuh pos penyekatan Suramadu sisi Surabaya pada Jumat pagi (18/6/2021).

Video dalam berbagai durasi waktu itu menunjukkan puluhan warga mengantre sambil berteriak meminta KTP kepada petugas administrasi penyekatan. Beberapa saat kemudian warga pun merusak meja administrasi yang berisi tumpukan berkas tes antigen. Meja terlihat rusak dan berkas pun berserakan.

Terlihat petugas berseragam polisi dan TNI serta Satpol PP ikut mengamankan suasana dengan mendorong mundur kerumunan warga dari meja administrasi. Dalam video lainnya, di tengah kerumunan warga terdengar suara seorang yang berteriak lantang.

“Swab di Surabaya kisuh, KTP hilang semua. Semua orang mencari KTP. Aparatnya kurang adil, kurang tegas,” cetus suara dalam video tersebut. (bid)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini