bongkah.id – Laju pembangunan infrastruktur yang semestinya menjadi urat nadi mobilitas warga di Sidoarjo justru tersendat.
Proyek frontage road (FR) yang digadang-gadang mampu mengurai kemacetan kini menuai sorotan tajam dari legislatif.
Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo melontarkan kritik kerasnya terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA).
Penyebabnya sederhana namun krusial: progres pembangunan frontage road sepanjang tahun 2025 dinilai jauh dari harapan.
Dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2025, tercatat total pembangunan frontage road sejak 2021 hingga 2025 mencapai sekitar 7.778,9 meter.
Angka itu sebelumnya menunjukkan tren yang cukup progresif, mulai dari 1.290 meter pada 2021, melonjak ke 3.003,9 meter di 2022, lalu 1.093 meter di 2023, dan 2.391 meter di 2024.
Namun grafik tersebut tiba-tiba anjlok drastis pada 2025. Dari target 700 meter, realisasi yang tercapai hanya 10 meter.
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, H. Choirul Hidayat, menyebut capaian tersebut sebagai kondisi yang memprihatinkan. Ia menilai ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya dalam proses pembangunan.
“Kalau melihat tren sebelumnya, capaian bisa ribuan meter per tahun. Tapi di tahun 2025, hanya 10 meter saja. Ini jelas ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat.
Frontage road memiliki peran strategis dalam mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan yang dikenal memiliki mobilitas tinggi.
Di tengah padatnya arus kendaraan harian di Sidoarjo, keberadaan frontage road diharapkan menjadi solusi alternatif yang efektif.
Namun ketika progresnya tersendat, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, kemacetan yang kian berlarut.
Choirul mendesak adanya evaluasi menyeluruh dari pihak dinas terkait. Mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di lapangan harus dibuka secara transparan.
Ia juga meminta kejelasan terkait kendala yang dihadapi, apakah berasal dari pembebasan lahan, perencanaan yang kurang matang, atau persoalan teknis lainnya.
“Harus dibuka apa masalahnya. Jangan sampai target hanya jadi angka di atas kertas,” tegasnya.
Komisi C DPRD, lanjutnya, akan terus mengawal dan mengawasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih optimal, baik dalam realisasi program berjalan maupun perencanaan ke depan. Ia menekankan pentingnya target yang realistis, namun tetap terukur.
Di balik angka-angka yang tercantum dalam laporan, ada harapan masyarakat yang menanti jalanan lebih lancar dan mobilitas yang lebih efisien.
Jika pembangunan frontage road terus berjalan lamban, maka bukan hanya proyek yang tertunda, melainkan juga solusi atas kemacetan yang kian mendesak. (anto)
