Bongkah.id – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) masih terus berupaya mengumpulkan bukti terkait kasus dugaan korupsi di PT INKA. Kini pihak kejaksaan menggandeng dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati mengatakan, pihaknya memiliki 6 orang auditor dari bidang pengawasan yang bersertifikasi untuk menghitung kerugian negara.
“Penyidik masih berupaya keras dalam mengumpulkan alat bukti,” katanya, Senin (22/7/2024).
Sehingga, kata dia, nantinya dapat ditemukan siapa pihak yang bertanggungjawab atas kasus dugaan korupsi ini.
“Dalam tindak pidana korupsi tentu tidak hanya satu orang saja, pasti ada lebih dari satu orang. Bisa segera diupayakan prosesnya,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar menambahkan, pihaknya meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit. Dari rangkaian proses penyidikan, dijumpai ada beberapa uang yang keluar dan tidak ada peruntukannya sekitar Rp28 miliar.
“Namun kami masih menunggu BPKP, apakah temuan itu bisa dikatakan sebagai kerugian negara,” jelasnya.
Disinggung terkait penetapan tersangka kasus ini, Saiful menegaskan, penyidik masih melengkapi alat bukti. Pada Senin (15/7/2024) dan Selasa (16/7/2024) penyidik melakukan penggeledahan di kantor PT INKA yang berada di Jalan Yos Sudarso, Madiun. Yakni mencari alat bukti dokumen atau elektronik. Ada sekitar 400 dokumen, saat ini masih dipelajari terkait pidananya.
“Kami akan melakukan penyidikan selama dua minggu ini. Dan berupaya melengkapi alat-alat bukti. Kalau sudah ada penetapan tersangkanya, kami akan undang rekan-rekan media,” pungkasnya.
Seperti diketahui, kasus ini bermula dari rencana PT INKA dan afiliasinya di awal tahun 2020 untuk mengerjakan proyek Engineering Procurement and Construction (EPC) transportasi dan prasarana kereta api di Republik Demokratik Kongo (DRC). Fasilitasinya dilakukan oleh sebuah perusahaan asing.
Perusahaan asing tersebut kemudian menyampaikan kebutuhan pengerjaan proyek lain sebagai sarana pendukung, yaitu penyediaan energi listrik di Kinshasa, DRC. PT INKA Multi Solusi (PT IMST), bagian afiliasi PT INKA, bersama dengan TSG Utama, diduga memiliki kaitan dengan perusahaan fasilitator, membentuk perusahaan patungan di Singapura bernama JV TSG Infrastructure. Tujuannya untuk mengerjakan penyediaan energi listrik.
PT INKA kemudian memberikan sejumlah dana talangan kepada JV TSG Infrastructure tanpa jaminan. Hingga saat ini, penyidik Kejaksaan telah memeriksa 18 orang saksi, termasuk dari pihak INKA dan afiliasinya, TSG Infrastructure, dan pihak terkait lainnya.
Dugaan perbuatan melawan hukum dalam pemberian dana talangan tersebut merugikan keuangan negara. BPKP Perwakilan Jawa Timur masih melakukan proses penghitungan kerugian negara. (addy)
