bongkah.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai menghidupkan kembali warisan Kerajaan Jenggala sebagai langkah strategis memperkuat identitas budaya daerah di tengah arus modernisasi.
Upaya ini menjadi fokus utama Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, dalam mendorong sejarah lokal agar tidak hanya menjadi catatan masa lalu, tetapi juga fondasi pembangunan masa depan.
Komitmen tersebut ditegaskan saat Mimik Idayana bertemu Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, di Jakarta, Senin (27/4/2026). Pertemuan ini membahas langkah konkret pelestarian dan pengembangan budaya berbasis warisan Jenggala, termasuk penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Dalam diskusi itu, Mimik menegaskan bahwa nilai-nilai Kerajaan Jenggala tidak boleh berhenti sebagai catatan masa lalu. Menurutnya, warisan tersebut harus dihidupkan kembali agar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern.
Kerajaan Jenggala sendiri didirikan oleh Airlangga pada tahun 1042 M, sebagai bentuk solusi damai untuk meredam konflik kekuasaan melalui pembagian wilayah dengan Panjalu. “Dari situlah Sidoarjo bermula,” ujarnya.
Nilai historis tersebut dinilai relevan dengan tata kelola pemerintahan saat ini, terutama dalam membangun kolaborasi dan pembagian peran yang harmonis.
“Saya ingin menghentikan ‘hawa panas’ di Pendopo. Bukan soal konflik, tapi bagaimana berbagi kewenangan demi kepentingan masyarakat,” tegas Mimik.
Sementara itu, Rahmat Muhajirin menilai kekayaan budaya Sidoarjo tidak hanya berhenti pada narasi sejarah, tetapi juga hidup dalam tradisi masyarakat hingga kini.
Berbagai kesenian seperti jaranan, wayang, hingga budaya pesisir dinilai memiliki potensi besar untuk diangkat ke tingkat nasional bahkan internasional.
Ia juga menyinggung legenda Putri Jenggolo yang masih hidup dalam cerita rakyat sebagai bagian dari kekayaan kultural yang perlu dilestarikan.
Secara historis, Kerajaan Jenggala diyakini berpusat di kawasan Delta Brantas, khususnya wilayah Gedangan, Sidoarjo. Meski peninggalan fisiknya terbatas, jejak “Jenggolo” tetap kuat dalam identitas budaya masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Mimik menekankan bahwa pelestarian budaya tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat agar program yang dirancang dapat berjalan berkelanjutan.
“Pelestarian budaya butuh kolaborasi. Dukungan pemerintah pusat sangat penting agar upaya ini tidak berhenti sebagai wacana,” ujarnya.
Rencananya, hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti melalui program konkret antara Kementerian Kebudayaan dan Pemkab Sidoarjo.
Langkah menghidupkan kembali warisan Jenggala bukan sekadar upaya mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi strategi membangun masa depan Sidoarjo yang berakar pada jati diri. Nilai-nilai kebijaksanaan, harmoni, dan kolaborasi yang diwariskan sejak era Airlangga kini kembali menemukan relevansinya di tengah tantangan zaman.
Jika upaya ini berjalan konsisten, bukan tidak mungkin Sidoarjo akan dikenal bukan hanya sebagai daerah industri, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan yang kuat di Jawa Timur—tempat sejarah dan modernitas berjalan beriringan. (anto)
