Bongkah.id – Pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan capaian aksi pencegahan korupsi melalui Monitoring Centre For Prevention (MCP) tahun 2023 sebesar 92%. Sementara berdasar hasil survei penilaian integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2022, pemda ini memperoleh nilai 77,80 dengan ranking 11 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Target capaian MCP pada tahun 2023 ini naik tipis dari tahun 2022 yang waktu itu ditargetkan 90%. Adapun capaiannya sediit meleset yakni sebesar 89,14%.
Berdasarkan data yang ada, capaian MCP itu pun terus mengalami kenaikan. Dimana capaian MCP Kabupaten Kediri pada 2021 sebesar 83,68%.
“Tahun 2023 ini Pemkab Kediri berkomitmen menaikkan target capaian MCP harapannya semakin meningkatkan upaya pencegahan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” kata Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa.
Target capaian itu disampaikan dalam sosialisasi anti korupsi dan monitoring evaluasi program pencegahan korupsi MCP pada Pemerintah Kabupaten Kediri di Pendopo Panjalu Jayati, Selasa (10/10/2023). Sosialisasi anti korupsi oleh Tim Supervisi Wilayah III KPK itu dihadiri jajaran OPD dan BUMD, kalangan legislatif, asosiasi kontraktor dan juga dari paguyuban kepala desa.
“Perbaikan tidak hanya dalam upaya memberikan pelayanan publik yang prima tetapi juga pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Dewi.
Selama ini, lanjut Dewi, upaya perbaikan yang terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri dibuktikan dengan diraihnya predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada 2022.
Kemudian, Pemerintah Kabupaten Kediri memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 7 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur.
Mbak Dewi sapaan Dewi Maria Ulfa mengungkapkan, sebagaimana pesan bupati, SKPD yang mengampu area intervensi dalam MCP diharapkan terus berkomitmen mencapai hasil maksimal.
