Bongkah.id — Kisruh SPMB di SDN Kepanjen 2 Jombang dinilai sebagai puncak gunung es dari berbagai persoalan di sektor pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Jombang. Selain masalah PPDB, carut-marut penyediaan seragam gratis tahun 2025 juga dinilai belum tertangani secara profesional.
Di tengah kekecewaan para wali murid, suara untuk mendesak perubahan figur pimpinan di Dinas Pendidikan semakin menguat. Banyak pihak menilai, akar dari berbagai masalah ini adalah lemahnya kinerja Kepala Dinas Pendidikan yang dianggap gagal menjalankan amanah publik secara transparan dan profesional.
“Aku menyarankan agar Hartono dan wali murid SD/SMP yang dirugikan tidak berhenti memperjuangkan hak anak-anaknya. Salah satu langkah nyata adalah melaporkan hal ini ke DPRD atau Bupati. Kalau perlu, jika terbukti ada perbuatan melawan hukum, gugat saja secara perdata,” ujar Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Jombang, Aan Anshori, Jumat (4/7/2025).
Ia menekankan, DPRD Jombang tidak boleh tinggal diam. Lembaga legislatif daerah ini harus segera memanggil Sekda, Kadisdik, hingga pejabat terkait lainnya untuk dimintai pertanggungjawaban. Hasil evaluasi pun wajib dibuka ke publik, agar masyarakat tahu siapa yang patut bertanggung jawab.
“Secara umum, DPRD Jombang harus mengevaluasi persoalan-persoalan ini dengan memanggil stakeholder terkait, salah satunya Sekda dan Kadisdik beserta jajarannya. Hasil evaluasi ini harus disampaikan secara transparan dan akuntabel ke publik,” jelasnya.
Desakan untuk mengganti figur yang baik dilingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang kini bergulir di kalangan orang tua, pemerhati pendidikan, hingga sebagian anggota dewan. Mereka menilai, tanpa pembenahan figur pimpinan, carut-marut pendidikan hanya akan terus berulang setiap tahun.
“Kalau terbukti sengkarut ini karena Kepala Dinas tidak mampu bekerja optimal, Bupati tidak perlu ragu. Segera ganti dengan figur yang lebih baik, lebih peduli, dan benar-benar mau memperjuangkan pendidikan anak-anak Jombang,” tegasnya.
Kini bola panas berada di tangan Bupati Jombang. Masyarakat menanti keputusan tegas, apakah akan terus membiarkan pendidikan tersandera, atau berani melakukan gebrakan dengan mengganti pejabat yang tak lagi mampu bekerja untuk kepentingan rakyat. (Ima/sip)
