bongkah.id — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan Indonesia perlu melakukan vaksinasi terhadap 181 juta orang. Target itu untuk mencapai herd immunity (kekebalan komunitas). Setiap orang diberikan dua dosis vaksin. Karena itu, jumlah vaksin yang akan dibeli pemerintah mencapai 426 juta dosis vaksin Covid-19 dari sejumlah perusahaan internasional.
“Dengan memperhitungkan satu orang dua dosis vaksin. Demikian pula memperhitungkan guide line dari WHO yang menyarankan persiapan 15 persen untuk cadangan, maka total vaksin yang dibutuhkan sekitar 426 juta dosis vaksin,” kata Budi dalam jumpa pers yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/12/2020).
Menurut dia, vaksin akan dibeli dari empat perusahaan berbeda. Langkah itu guna memastikan suplai vaksin tidak terhambat. Indonesia akan membeli 100 juta dosis dari Sinovac, China; 100 juta dosis dari Novavax, Kanada; 100 juta dosis dari AstraZeneca, Inggris; dan 100 juta dosis dari perusahaan gabungan Jerman-AS, BioNTech-Pfizer.
Untuk vaksin Pfizer dan AstraZeneca yang sudah mendapat izin penggunaan darurat untuk memutus rantai penularan covid-19. Selama ini vaksin corona yang sudah siap dipakai, menunggu izin penggunaan darurat adalah sinovac. Vaksin lain yang akan dipakai adalah Novavax. Namun vaksin ini juga belum keluar hasil efikasinya.
Selain itu, diakui, Indonesia akan mendapat bantuan jutaan dosis vaksin Covid-19 dari yayasan internasional Gavi, The Vaccine Alliance. Sebuah organisasi internasional yang menyediakan vaksin untuk anak-anak di negara miskin. Gavi didirikan pada 2000 silam dengan pendanaan organisasi internasional.
Sebagai informasi Bill & Melinda Gates Foundation saat itu menyuntikkan dana sebesar US$750 juta untuk pendirian Gavi. Bill Gates dikenal sebagai teknokrat asal Amerika Serikat yang mendirikan Microsoft. Pada tahun 2000, Bill Gates memutuskan mundur dari posisi CEO Microsoft.
“Jumlah vaksin yang disumbangkan Gavi pada Indonesia masih bergerak-gerak. Namun, range-nya 3 persen dari populasi. Yakni sekitar 16 juta dosis. Atau 20 persen dari populasi. Yakni sekitar 100 juta dosis,” katanya.
Kendati demikian, rencana sumbangan vaksin gratis dari Gavi itu belum final. Karena itu, pemerintah menyiapkan rencana cadangan. Memesan 100 juta dosis vaksin dari BioNTech-Pfizer. Sebanyak 50 juta dosis di antaranya adalah opsi pembelian.
“Kalau ada kepastian dari pengadaan vaksin dari Gavi yang gratis, kita tidak usah ambil dari Pfizer,” ujarnya.
Budi mengatakan pengadaan vaksin dilakukan melalui 5 jalur, dengan 4 jalur bilateral dan 1 jalur multilateral. Vaksin dari pengadaan bilateral meliputi Sinovax, Novavax, AstraZeneca dan BioNTech Pfizer. Sementara pengadaan vaksin multilateral didapat melalui organisasi vaksin internasional, GAVI.
Dari semua rencana yang sudah disepakati itu, Budi berharap, vaksin-vaksin tersebut dapat datang secara bertahap ke Indonesia. Sehingga pemerintah dapat segera melakukan penyuntikan terhadap 181 juta orang.
Budi merinci, saat ini pemerintah telah menandatangani kontrak untuk 125 juta dosis dari Sinovac dan 130 juta dosis vaksin Novavax. Ada opsi untuk menambah vaksin dari dua jenis tersebut.
Sementara kontrak untuk 100 juta dosis Astrazeneca dan 100 juta dosis dari BioNTech Pfizer masih dalam proses. Budi Gunadi mengklaim sebagian vaksin Astrazeneca sudah pasti didapat. Sementara vaksin Pfizer separuhnya atau 50 juta dosis sudah dipastikan.
“Kami harap finalisasi Astrazeneca dan Pfizer bisa kita selesaikan dalam waktu dekat ini,” katanya.
Khusus untuk vaksin Pfizer yang sudah mendapat izin pemakaian darurat untuk orang di atas 60 tahun, akan datang pada kuartal akhir 2021. “Itu sebabnya tahapan lansia agak belakang,” jelas Budi.
Budi menegaskan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia akan dilakukan kepada tenaga kesehatan dan kalangan lain yang diprioritaskan setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Sebelumnya, Indonesia telah mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin dari Sinovac. Namun proses vaksinasi masih belum dilakukan. Vaksin Sinovac sampai saat ini belum mengeluarkan hasil uji klinis tahap tiga. Diperkirakan uji klinis baru keluar Januari 2021. Hasil uji klinis ini yang akan jadi pertimbangan BPOM untuk mengeluarkan izin penggunaan darurat. (rim)
