bongkah.id – Sebanyak 3 orang dari pasangan calon (Paslon) yang mendaftar ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Jatim terkonfirmasi positif Covid-19. Data itu hasil konfirmasi dari tes kesehatan yang dilakukan para peserta di rumah sakit yang dirujuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Kendati demikian, KPU Provinsi Jawa Timur tidak akan membuka identitas 3 orang peserta Pilkada tersebut. Sebab bukan wewenangnya.
“Kabar terbaru ada tambahan satu peserta lagi yang terpapar Covid-19. Untuk sementara jumlah totalnya sebanyak tiga bakal calon,” kata Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim Insan Qoriawan, Kamis (10/9/2020).
Laporan tambahan peserta pilkada terpapar Covid-19 itu, menurut dia, diterima Rabu (9/9) siang. Namun, identitas dan asal daerahnya tidak dapat diumumkan. Sebab bukan wewenangnya. Yang pasti ketiga peserta pilkada terkonfirmasi positif Covid-19 itu berasal dari daerah berbeda.
“Kita semua tidak ingin Pilkada ini akan menjadi klaster penyebaran Covid-19. Karena itu, KPU Jatim meminta seluruh pasangan bakal calon, partai politik hingga relawan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.
Sebelumnya, KPU Sidoarjo telah mengumumkan, satu orang bakal calon di wilayahnya terkonfirmasi positif Covid-19. Bakal calon itu sudah positif sejak masa pendaftaran. Namun, tetap datang.
Tak hanya Sidoarjo, KPU Surabaya juga mengungkapkan, ada satu calon wali kota atau wakil wali kota di Surabaya terkonfirmasi positif Covid-19. Anggota KPU Surabaya Bidang Hukum dan Pengawasan Soeprayitno mengatakan, data itu diketahui berdasarkan hasil swab yang diberitahukan oleh RSUD dr Soetomo, Surabaya. Tes swab dilakukan sebelum peserta melakukan tes kesehatan pada Senin (7/9) lalu.
“Kami baru saja menerima surat dari RSUD dr Soetomo Surabaya, memberi tahukan jika salah satu orang dari Bapaslon yang kemarin melakukan tes swab PCR terkonfirmasi positif. Tapi saya tidak bisa mengumumkan identitasnya. Bukan wewenang KPU,” katanya.
Atas temuan RS dr. Sutomo jika salah satu peserta Pilwali Kota Surabaya 2020 terpapar Covid-19 iu, maka seluruh komisioner, petugas dan staf KPU Kota Surabaya akan menjalani tes swab. Tes tersebut akan difasilitasi Pemkot Surabaya sebagai tuan rumah Pilwali.
“Kami akan lakukan pemeriksaan swab, kepada seluruh petugas di KPU, jadi tidak hanya komisioner tapi semua petugas yang ada di KPU, atau diperbantukan di KPU akan dilakukan swab oleh pemkot,” kata Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Satgas Penanganan Covid-19 Surabaya M Fikser.
Satgas juga akan melakukan sterilisasi di ruang-ruang KPU yang sempat disinggahi para kandidat saat menjalani pendaftaran. Semua ruangan akan disemprot disinfektan secara berkala. Ini karena KPU saat ini telah menjadi tempat berkumpulnya para konsestan pilkada.
Meski demikian, Satgas Surabaya mengklaim masih belum mendapatkan data siapakah bakal calon pilwalkot Surabaya yang positif. Jika sudah diketahui, maka Satgas akan langsung melakukan pelacakan. Satgas Surabaya akan secepatnya menentukan penanganan yang tepat.
“Penanganan terhadap yang bersangkutan sangat beragam. Beliau akan isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit, sangat bergantung pada kondisi rumah yang bersangkutan. Rumahnya memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri atau tidak. Kalau tidak bisa, maka yang bersangkutan diwajibkan isolasi di Hotel Asrama Haji,” tambahnya.
Sedangkan pada kesempatan berbeda, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak ingin ada klaster penularan Covid-19 di Pilkada 2020. Karena itu, dia meminta setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dia juga meminta semua paslon peserta Pilkada 2020 melakukan kampanye dengan menyertakan atribut, yang mampu mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan
“Saya mengimbau para paslon supaya membuat atribut-atribut kampanye yang isinya mengajak untuk patuh pada protokol kesehatan. Seperti ajakan bermasker, cuci tangan dan jaga jarak,” kata Khofifah, Rabu (9/9).
Selama ini, Khofifah diketahui kerap memakai kaus bertuliskan “pakai masker” dalam beberapa kesempatan. Ia berharap para bakal calon kepala daerah juga melakukannya. “Seperti saat saya gowes bersama penyintas Covid-19 tiga minggu terakhir ini, kita terus berkeliling sambil membagi masker dan mengedukasi masyarakat,” ujarnya.
Mantan Menteri Sosial RI ini mengatakan, penggunaan atribut-atribut kampanye semacam itu berpotensi menjadi momen membangkitkan industri dan UMKM yang bergerak di atribut pilkada.
“Potensi ini sangat besar, mengingat Pilkada akan dilaksanakan secara serentak di 19 Kab/Kota di Jatim dengan total 19.938.656 pemilih,” katanya.
Semua wilayah itu, kata Khofifah merupakan daerah yang besar. Penggunaan atribut protokol kesehatan selama kampanye akan menjadi angin segar bagi UMKM di setiap daerah.
Hal ini bisa menjadi salah satu upaya bersama untuk menjaga perekonomian namun tidak menurunkan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan. “Dengan demikian, kita bisa mendapatkan format pilkada yang bisa menyeimbangkan gas dan rem, dimana kesehatan tetap terjaga dan ekonomi khususnya industri atribut bisa berjalan,” tambahnya. (ima)
