bongkah.id – Konspirasi rencana mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, secara hukum bukan masalah internal partai semata. Sebaliknya sebuah pelanggaran hukum terhadap konstitusi partai. Juga, penghianatan terhadap ruh demokrasi yang diperjuangkan dalam gelombang Reformasi 1998.
Demikian penilaian Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan resmi yang diterima wartawan, Sabtu (6/2/2021).
Karena itu, Riefky menegaskan pihaknya tidak sepakat dengan penjelasan Menteri Sekretariat Negara Pratikno, yang menyebut alasan Presiden Joko Widodo tak menjawab surat dari AHY. Istana menilai isu kudeta terhadap kepemimpin di Demokrat merupakan urusan internal partai.
“Menyangkut alasan pemerintah, bahwa gerakan pengambilan kepemimpinan Partai Demokrat hanya masalah internal demokrat semata, kami punya pandangan berbeda. Kami tidak sepakat dengan penilaian tersebut,” kata Riefky.
Menurut dia, fakta menunjukkan konspirasi rencana pengambilalihan kepemimpinan tidak hanya dilakukan segelintir kader. Juga, eks kader demokrat. Namun, melibatkan pihak eksternal yang berambisi memanfaatkan Demokrat untuk kepentingan politik dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dalam hal ini, paling tidak adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
“Fakta juga menunjukkan yang dilakukan Moeldoko. Bukan hanya dukung gerakan pengambilalihan, tapi yang bersangkutan yang aktif dan akan ambil alih kepemimpinan demokrat yang sah,” katanya.
“Jadi sangat jelas gerakan pengambilalihan kepemimpinan bukan hanya gerakan internal partai atau hanya masalah internal partai semata,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Riefky juga mencotohkan tentang konflik dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1996, antara Megawati Soekarnoputri dengan Soerjadi. Dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PDI yang berlangsung pada 22 Juni 1996 di Medan, Sumatera Utara, Megawati berhasil dilengserkan dari pucuk pimpinan PDI saat itu. Keberhasilan melengserkan Megawati saat itu tidak murni hasil kerja kelompok Suryadi. Namun, berkat campur tangan pihak eksternal. Yakni penguasa saat itu. Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.
“KLB tersebut bukan hanya masalah internal PDI. Atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi. Namun, adanya campur tangan dan pelibatan eksternal, dalam hal ini elemen pemerintah,” katanya.
Skenario keberhasilan konspriasi melengserkan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI lewat KLB tahun 1996 itu, ditegaskan, juga akan diterapkan terhadap pada Partai Demokrat. Memanfaatkan kader partai penghianat dan eks-kader, untuk merekayasa gerakan pengambilalihan kepemimpinan di Demokrat.
Menurut dia, para kader penghianat dan eks kader Demokrat itu tidak akan berani. Juga, tidak akan yakin kudetanya akan sukses, senyampang tidak ada keterlibatan orang kuat di pemerintahan. Demikian pula dukungan dana yang besar untuk melakukan kudeta.
Menurut dia, kesaksian sejumlah kader yang diundang dalam pertemuan yang dihadiri Moeldoko itu merasa dijebak. Undangan yang mereka terima dalam pertemuan di salah satu kamar di lantai 28 Hotel Aston Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada 27 Januari 2021, bukan untuk membahas KLB Partai Demokrat. Namun, rencana pencairan dana kepentingan sosial.
Namun, pertemuan tersebut tetiba berkembang membahas untuk menyelenggarakan KLB. Mengkudeta AHY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat hasil Munas 2020. Untuk memuluskan rencana KLB itu, telah dibagikan dana awal sekitar 25 persen dari yang dijanjikan sekitar Rp100 juta lebih. Sisa dana akan dibagikan saat KLB selesai dilaksanakan. Pun Moeldoko berhasil terpilih untuk menjadi pemimpin.
Berdasar fakta yang dipaparkan para kader yang hadir dalam pertemuan tersebut, Riefky menilai, semua itu membuktikan upaya pengambilalihan kepemimpinan oleh pihak luar sangat nyata dan serius. Ini karena uang sudah mulai digelontorkan pada kader.
Tidak hanya itu, menurutnya, Moeldoko juga sudah aktif bertemu dan berbicara langsung dengan sejumlah kader Demokrat pusat. Pun kader di daerah yang diajak bertemu dengannya di hotel Aston. Dengan aktifnya gerakan KSP Presiden Joko Widodo tersebut, bagaimana mungkin rencana kudeta tersebut dianggap sebagai masalah internal Demokrat semata. (rim)
