Bongkah.id – Kinerja birokrasi dan pengadaan barang-jasa di Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dinyatakan bersih. Kepastian yang diperoleh dari hasil rapat kerja dengan Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK), Rabu (28/42021) kemarin, menjadi angin segar bagi Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.
Dalam beberapa waktu terakhir, Pemkab Pamekasan dihujani kritik dan aksi demonstrasi aktivis LSM di depan kantor KPK terkait pengadaan mobil SIGAP. Mereka mempersoalkan pengadaan 187 mobil untuk program layanan kesehatan gratis di semua desa di Pamekasan yang dinilai bermasalah.
KPK telah memastikan tidak ada penyimpangandalam pengadaan 187 mobil tersebut. Kepastian itu disampaikan dalam hasil Rakor Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Pamekasan di Mandhepa Agung Ronggosukowati, Rabu (28/4/2021).
Rakor diikuti oleh Ketua DPRD Pamekasan bersama 10 orang anggotanya, seluruh pimpinan OPD, camat dan organisasi kepala desa se-Pamekasan. Dalam rakor ini hadir Direktur Pencegahan Direktorat III Wilayah II Kordinasi dan Supervisi KPK, Edy Suryanto, bersama stafnya Septa Adiwibawa.
Septa bahkan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Ia menyebut, pemerintahan yang dipimpin Baddrut Tamam itu bersih dari korupsi.
“Kedatangan kami ke Pamekasan untuk monitoring tata kelola pemerintahan. Alhamdulillah Pemkab Pamekasan terkelola dengan baik, bersih dari korupsi,” kata Septa Adhi Wibawa.
Sementara itu, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam kembali menyampaikan komitmennya dalam pencegahan korupsi. Ia juga meminta KPK untuk mengawasi pemerintahan Pamekasan, bahkan pada proses pemilihan Wakil Bupati nantinya.
“Kami menginginkan Pemkab Pamekasan bersih, karena korupsi menghambat pembangunan Pamekasan. Ada beberapa laporan ke saya kalau proses pemilihan Wakil Bupati dijual belikan. Ini perlu diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” tuturnya.
Terkait pengadaan 187 mobil SIGAP, mantan Anggota DPRD Jawa Timur ini juga telah memastikan clear. Ia menyesalkan adanya provokator yang menunggangi aksi demonstrasi.
“Saya pastikan kepada OPD bahwa kita ini bersih. Penting ini saya sampaikan kepada pejabat KPK karena isunya di desa-desa, Pak Bupati mau ditangkap, bahkan isunya juga beberapa kades juga mau ditangkap,” ungkap Baddrut Tamam, Kamis (29/4/2021).
Tamam menyatakan, proses pengadaan mobil SIGAP sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Di depan para pejabat KPK, Baddrut Tamam menegaskan bahwa dirinya menjamin semua proses pengadaan mobil SIGAP oleh OPD terkait bersih dan telah berjalan sesuai aturan.
“Karena di pemerintahan saya ini seluruh OPD saya perintahkan di jam kerja tidak boleh menerima tamu yang tidak ada korelasinya dengan perbaikan kinerja. Kalau ada kerja aparatur sipil yang tidak baik, NGO (LSM) bisa datang langsung ke bupati karena yang dipilih oleh rakyat itu bupati, bukan kepala dinas,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya dari berbagai sumber, Tamam menduga, segelintir orang yang melakukan aksi demo di depan kantor KPK ditunggangi kepentingan politik. Ia menegaskan tak gentar menghadapi aksi apapun yang dilakukan kelompok itu.
Menurutnya, jika pihak yang benar takut maka kelompok yang ingin menjatuhkan akan semakin berani. Ia mengaku pernah didatangi oleh sejumlah orang yang tujuannya menakut-nakuti untuk kepentingan pribadi.
“Saya sudah tahu siapa aktornya. Saya sudah tahu siapa yang menggerakkan,” tandasnya. (bid)
