Bongkah.id – Program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Jember menghadapi sejumlah tantangan. Selain progres pembangunan gedung yang baru mencapai sekitar 70 persen, sebanyak 20 calon siswa dilaporkan mengundurkan diri lantaran kegiatan belajar mengajar (KBM) belum dimulai dan adanya kekhawatiran orang tua terhadap sistem pendidikan berasrama.
Hal ini terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Komisi D DPRD Jember bersama Dinas Sosial (Dinsos) Jember, Kamis (24/7/2025). Sidak dilakukan untuk meninjau langsung kesiapan bangunan, fasilitas pendukung, serta perkembangan rekrutmen siswa.
Kepala Dinas Sosial Jember, Akhmad Helmi Luqman menjelaskan, progres pembangunan sekolah rakyat telah mencapai 70 persen dan menyisakan bangunan asrama putra di bagian belakang.
“Beberapa barang dari pusat memang masih belum datang, tapi saat ini sudah dalam proses pengadaan dari Kementerian Sosial. InsyaAllah Agustus sudah bisa dimulai KBM-nya,” ujar Helmi saat dikonfirmasi sejumlah wartawan disela kegiatan Sidak.
Terkait banyaknya calon siswa yang mengundurkan diri, Helmi mengakui ada tantangan dalam meyakinkan para orang tua.
“Tidak kesulitan, tapi memang perlu effort. Misalnya, untuk siswa SD, usia mereka masih sangat kecil. Banyak orang tua belum siap melepas anaknya tinggal di asrama,” jelasnya.
Dari 80 calon siswa yang sudah terdata, sekitar 20 orang sempat mundur. Namun, pihak Dinsos telah kembali mendapatkan 20 calon siswa baru untuk mengisi kekosongan tersebut.
“Bersama pendamping sosial, PKH, dan resos, kami terus mencari siswa dari keluarga kurang mampu yang bersedia ikut program Sekolah Rakyat. Ini harapan besar untuk menekan angka kemiskinan di Jember,” tambah Helmi.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jember, Indi Naidha menyatakan progres pembangunan fisik sekolah cukup baik, mengingat waktu pengerjaan yang terbatas.
“Bangunannya sudah cukup bagus, fasilitas seperti mebel, tempat tidur, dan kamar mandi juga sudah disiapkan. Hanya ventilasi yang masih perlu perhatian agar siswa nyaman saat istirahat,” ujar Indi.
Namun demikian, ia menyoroti kebutuhan untuk segera menambah jumlah siswa agar kuota terpenuhi. “Targetnya ada 100 siswa. Saat ini yang siap baru sekitar 68 siswa, sementara sisanya masih belum bersedia atau mundur,” jelas Legislator asal PDI Perjuangan ini.
Sikap senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi D lainnya, Fatmawati. Ia menekankan pentingnya sosialisasi dan penyuluhan dari pihak sekolah kepada calon siswa dan orang tua.
“Kalau memang gedung belum selesai, harus dijelaskan dengan baik. Program ini sangat bagus untuk mencetak siswa unggulan, sayang kalau dilewatkan,” katanya.
Legislator asal NasDem ini juga menilai perlu adanya pendampingan psikologis bagi calon siswa yang merasa minder karena belum mulai sekolah, sementara teman-teman sebaya mereka sudah lebih dahulu masuk ke sekolah umum.
“Ini harus ada edukasi dan motivasi, bisa dari Dinsos, guru, atau kepala sekolah. Kalau perlu, kita agendakan RDP (rapat dengar pendapat) bersama pihak terkait untuk mencari solusi,” tuturnya.
Meski menghadapi sejumlah kendala, DPRD Jember dan Dinas Sosial berkomitmen untuk terus mendorong agar program Sekolah Rakyat tetap berjalan sesuai rencana, demi membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi keluarga kurang mampu.
“Jadi bagaimana caranya pihak orang tua dan juga dari pihak SR (Sekolah rakyat), sendiri memberi pengertian pada anak, supaya mau bisa bersekolah dan semangat lagi untuk sekolah di sini,” tandasnya. (ata/sip)
