Bongkah.id – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati membuka rapat koordinasi (Rakor) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK swasta, Jumat (9/9/2022). Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kompetensi dan wawasan kepala sekolah tentang keputusan izin operasional serta pengelolaan data di satuan pendidikan masing-masing.
Rakor selama dua hari tersebut diikuti sedikitnya 53 kepala SMK Swasta (SMKS) se-Kabupaten Mojokerto. Rapat diawali dengan penyerahan trofi oleh Bupati Mojokerto kepada kepala SMKS Raden Rahmat dan kepala SMKS Raudlatul nasyihin atas yang telah mencetak lulusan pelajar dengan jumlah terbanyak masuk dunia kerja.
Bupati Ikfina mengatakan, SMKS ini merupakan lembaga pendidikan yang dituntut dapat menyiapkan calon tenaga kerja dari lulusannya. Sekolah tersebut juga dipilih oleh anak-anak yang rata-rata memilih untuk bekerja.
“Maka, Pemda dan SMKS ini harus terus berkoordinasi untuk menyiapkan lulusan yang siap masuk dunia kerja,” terang Bupati Ikfina, saat memberikan sambutan di hotel Arayanna, Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jumat (9/9/2022) siang.
Ikfina menyebut, idealnya para siswa lulusan SMK ini sudah siap untuk bekerja. Meski demikian, fakta dilapangan para lulusan SMK ketika mendaftar ke perusahaan-perusahaan industri belum tentu langsung bisa diterima sesuai dengan harapan perusahaan.
“Berarti ini adalah hal yang memang perlu disambungkan, apalagi bagi pemerintah ketika banyak perusahaan industri, para perusahaan ini akan menerima tenaga kerja yang tentunya berasal dari wilayah dimana perusahaan itu berada,” ujarnya
Ikfina menyebutkan, Pemkab Mojokerto telah meminta Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk bekerjasama dengan 900 perusahaan di Kabupaten Mojokerto yang produktif menyerap tenaga kerja. Tak hanya itu, ia juga meminta Kadin untuk melakukan profile matching terkait dengan penyiapan pemagangan yang dimulai dari pihak sekolah kemudian berlanjut dengan perusahaan yang membutuhkan.
“Jadi kita membantu anak-anak kita link and match sebagai calon tenaga kerja baru, kita siapkan calon tenaga kerja ini memiliki keterampilan dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” ujarnya.
Selain itu, terkait izin operasional sekolah yang belum mengantongi izin PBB, Ikfina meminta, pihak sekolah harus segera melakukan pengecekan, dan memastikan gedung sekolah tersebut tidak berdiri diatas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atau di atas lahan sawah dilindungi (LSD).
“Jika gedung sekolah berdiri diatas LSD atau LP2B, tolong segera kirim surat kepada saya untuk minta dikeluarkan dari LSD. Kita akan kita fasilitasi,” tegasnya.
Terpisah, Wakil Ketua MKKS SMKS, Faiz Sholichin, yang juga selaku Kepala Sekolah SMKS Pesantren Terpadu ini mengatakan, selain untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bagi kepala SMKS se-Kabupaten Mojokerto, Rakor kali ini juga untuk menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, khususnya Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan Pemerintah
“Semoga dengan terlaksananya kegiatan Rakor MKKS ini bisa menjadi Salah Satu MKKS percontohan skala Nasional,” ungkapnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Cabang Dinas Kabupaten/Kota Mojokerto, Trisilo Budi Prasetyo, Ketua MMKS SMKS, Arif.S Wahyudi, Koordinator Pengawas SMK, Kholiq, Ketua MKKS SMKS Jombang, Arief Sugiharto. (bid)
