ILUSTRASI. Ditiadakannya UN dan Ujian Kesetaraan pada tahun 2021 oleh Mendikbut Nadiem Makarim, membuat sekolah bertanggungjawab atas kelulusan siswa masing-masing. Pun tanggungjawab ini akan melahirkan seleksai alam atas kualitas pendidikan masing-masing sekolah secara transparan. Cukup dengan melihat kualitas alumni yang diluluskan masing-masing sekolah.

bongkah.id – Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meniadakan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Kesetaraan tahun 2021 akibat COVID-19, mengembalikan fungsi sekolah dalam menentukan kelulusan siswa masing-masing.

Demikian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi saat dihubungi ponselnya, Senin (8/2/2021).

Kembalinya fungsi sekolah dalam menentukan kelulusan siswa masing-masing, menurut dia, tidak serta merta membuat sekolah dapat sembarangan meluluskan siswanya. Tanggungjawab ini justru menjadi beban moral di peta persaingan kualitas alumni masing-masing sekolah. Tanggungjawab ini akan membuat kualitas alumni menjadi transparan. Sekolah mana yang proses belajar mengajarnya baik. Juga sekolah mana saja yang kualitas proses belajar mengajarny dibawah standar.

“Dengan sekolah mempunyai kewenangan dalam menentukan kelulusan siswanya, maka setiap sekolah memiliki hak untuk melakukan ujian mandiri. Sementara nilai pendukung kelulusan siswa adalah nilai rapor per semester. Demikian pula sikap peserta didik di lingkup sekolah dan lain-lain,” katanya.

Dikatakan, sebagai barometer mengukur kualitas dan mutu pendidikan yang sebelumnya didasarkan pada ujian nasional (UN), Disdik Jatim akan melaksanakan Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan Smartphone (EHB2KS). Rencananya pelaksanaan akan digelar secara pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada akhir Maret mendatang.

“Memang UN ditiadakan Kemendikbud, tapi Disdik punya kebutuhan lain untuk mengetahui kualitas antarsatuan pendidikan setingkat apa, dan disparitas kualitas antarsatuan lembaga pendidikan melalui evaluasi hasil belajar berbasis komputer dan smartphone,” ujarnya.

Data yang didapatkan dari EHB2KS itu, diakui Wahid, akan dimanfaatkan kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan untuk mengetahui posisinya. Dengan begitu mereka dapat memperbaiki kualitas atau mutu layanan satuan pendidikan. Itu termasuk untuk pembenahan secara terpadu baik oleh sekolah atau Disdik Jatim.

Jika tahun lalu EHB2KS, tak dipungkiri, belum dapat dilakukan secara merata. Utamanya di daerah kepulauan. Tidak demikan dengan tahun ini, Disdik Jatim telah menyiapkan anjungan belajar mandiri. Yakni berupa wifi dengan radius 20 km.

Kapasitas tersebut, tambahnya, memiliki kemampuan untuk mengunggah bahan materi EHB2KS. Demikian pula modul pembelajaran. Siswa juga dengan mudah dalam mengunduh soal-soal ujian yang telah diunggah sebelumnya.

“Kabar gembira tersebut, berkat Gubernur Jatim yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan di daerah pegunungan. Maupun kepulauan yang tidak terjangkau internet. Semua kelemahan tersebut, kini kami fasilitasi dengan anjungan belajar mandiri,” katanya.

Sedangkan untuk bentuk soalnya. Ditegaskan Wahid, tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Yakni dengan menggunakan varian soal dan mengarah pada high order thinking skill (HOTS).

“Saat ini, Disdik Jatim sudah siap semua dalam pelaksanaan EHB2KS. Status tersebut berkat kerjasama Disdik dengan ITS yang akan bertanggungjawab dalam menangani sistemnya,” ujarnya. (ima)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here